detikcom

Penumpang KRL Ekspres Bekasi Dilarang Bawa Sepeda

Eko Novianto N - suaraPembaca
Rabu, 02/01/2008 09:23 WIB
Jakarta - Saya bekerja di sebuah perusahaan BUMD di daerah Pluit. Seperti biasanya saya selalu memulai keberangkatan saya dengan mengendarai sepeda saya tercinta.

Kebetulan hari Senin, 31 Desember 2007 saya ada rapat dengan CEO di perusahaan tempat saya bekerja. Maka seperti biasanya bila saya dikejar waktu saya putuskan untuk naik kereta api dari Stasiun Pondok Kopi untuk menuju ke Stasiun Kota.

Hari Senin, 31 Desember 2007 hari penutup tahun 2007. Saya sangat dikejutkan dengan statemen dari salah satu pegawai KAI yang menyatakan bahwa PENUMPANG KRL EKSPRES DILARANG MEMBAWA SEPEDA. Lucunya adalah "KALAU BAWA SEPEDA DILARANG NAIK KRL EKSPRES SEDANGKAN BAWA BARANG TANPA KARCIS SILAKAN MASUK" (GOCENGERS untuk sebutan mereka yang bayar di atas).

Selanjutnya saya tetap tidak beranjak sekalipun saya diusir oleh petugas yang tidak mau saya ketahui namanya sebelum dia menunjukkan aturan bahwa sepeda dilarang naik KRL. Sampai akhirnya hampir 20 menit saya berdebat dengan petugas tersebut saya mengalah untuk mengembalikan karcis yang sudah saya beli ke loket dan menuju ke kantor dengan sepeda saya tercinta.

Mohon untuk Humas PT. Kereta Api Indonesia (Bp Ahmad Sujudi) menerapkan SOP yang ada di PT. KAI secara menyeluruh kepada semua karyawannya. Dan, dibuatkan rambu atau stiker bahwa penumpang KRL Ekspres dilarang membawa barang bawaan yang bentuknya besar termasuk sepeda.

Saya juga anggota milis KRL mania dan B2W Indonesia sering sekali menggunakan jasa angkutan masal ini. Sehingga sedikit tahu apa yang boleh atau tidak dibawa dalam kereta.

Eko Novianto N
Jl Pulo Gebang No 21 Cakung Jakarta
enovika@gmail.com
081586543210

(msh/msh)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?