detikcom

Hati-hati Mengambil Kredit HP dengan Adira

Ady Mulyady - suaraPembaca
Jumat, 02/05/2008 11:37 WIB
Jakarta - Saya dan istri merupakan pelanggan setia dari Adira. Hampir semua kami ambil melalui Adira, kecuali handphone (HP).

Pada akhir tahun kemarin istri saya memutuskan untuk mengambil HP melalui Adira dan pembayaran selalu tepat waktu. Namun, ketika bulan April kemarin terjadi keterlambatan karena istri saya salah membayarkan tagihan. Karena ada satu lagi tagihan yang nilai nominalnya sama.

Nah, dari situ kolektor Adira mulai meneror dengan SMS yang tidak sepatutnya
dikirimkan oleh sebuah perusahaan sebesar Adira. Kalau faksimili ke kantor sampai empat yang isinya sama (tidak sopan). Apakah tidak diajarkan tata cara surat menyurat seperti kartu kredit atau pinjaman yang lain.

Terus terang saya kecewa sekali dengan Adira karena kolektor Adira selain saat mengambil kredit HP ini sopan dan baik semua. Kenapa berbeda ya? Apakah beda perusahaan?

Semoga dengan ini Adira menjadi lebih baik. Terima Kasih.

Ady Mulyady
Jl KH Wahid Hasyim No 76 Jakarta Pusat
bedjo23@yahoo.com
08128216114
(msh/msh)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Senin, 26/01/2015 09:04 WIB
    Pertobatan Moral dan Etis Penegak Hukum
    Drama hukum menegangkan bumi nusantara telah digelar nyata, bukan fiksi tapi realita. Sikap maryarakat nyata terbelah, tidak seperti Cicak vs Buaya jilid 1 yang sangat terang menderang seluruh komponen bangsa mendukung dibalik KPK.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?