detikcom

Hati-hati Mengambil Kredit HP dengan Adira

Ady Mulyady - suaraPembaca
Jumat, 02/05/2008 11:37 WIB
Jakarta - Saya dan istri merupakan pelanggan setia dari Adira. Hampir semua kami ambil melalui Adira, kecuali handphone (HP).

Pada akhir tahun kemarin istri saya memutuskan untuk mengambil HP melalui Adira dan pembayaran selalu tepat waktu. Namun, ketika bulan April kemarin terjadi keterlambatan karena istri saya salah membayarkan tagihan. Karena ada satu lagi tagihan yang nilai nominalnya sama.

Nah, dari situ kolektor Adira mulai meneror dengan SMS yang tidak sepatutnya
dikirimkan oleh sebuah perusahaan sebesar Adira. Kalau faksimili ke kantor sampai empat yang isinya sama (tidak sopan). Apakah tidak diajarkan tata cara surat menyurat seperti kartu kredit atau pinjaman yang lain.

Terus terang saya kecewa sekali dengan Adira karena kolektor Adira selain saat mengambil kredit HP ini sopan dan baik semua. Kenapa berbeda ya? Apakah beda perusahaan?

Semoga dengan ini Adira menjadi lebih baik. Terima Kasih.

Ady Mulyady
Jl KH Wahid Hasyim No 76 Jakarta Pusat
bedjo23@yahoo.com
08128216114
(msh/msh)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 16/09/2014 11:33 WIB
    'Mengobati' Pilkada Langsung Oleh Rakyat
    Penulis teringat seuntai kalimat ceramah Almarhum Dr.H. Zainuddin MZ, 'ibarat makan salak, bukan isinya yang kita makan tetapi kulitnya yang kita ambil lalu batunya kita telen, ya pasti rusak'.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
41%
Kontra
59%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?