detikcom

Suspend MKios Tanpa Pemberitahuan

Marlen H - suaraPembaca
Kamis, 24/07/2008 10:36 WIB
Jakarta - Saya sangat kecewa. MKios saya di-suspend tanpa pemberitahuan dari PT Sianyu Perkasa di Ruko Roxi Mas telepon 0216306078/ 79. Saya sudah komplain kepada Titi, operator teleponnya, dan meminta untuk bisa bicara dengan Leo, Yosep, atau Wendi, sang raja MKios di perusahaan ini agar menjelaskan kenapa tindakan suspend itu dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dulu.

Apakah saya kurang penjualannya. Atau karena apa sebab setok saya masih banyak. V20=78, V10=15, V50=10, dan As5=5, As10=5, AS25=8, As50=4.  

PT Sianyu ini bertindak sepihak. Saya sangat kecewa sekali. Apakah tindakan-tindakan seperti ini masih layak dipertahankan dalam bisnis sekarang ini yang mencerminkan tindakan otoriter dan tidak bermoral?

Inilah yang perlu kita waspadai bagi kawan-kawan yang masih berlangganan
dengan MKios Sianyu Perkasa.

Marlen H
Jl Haji Ten No 17 Rawamangun Jakarta Timur
marlenhutahaen@yahoo.com
0214700326, 081319531736


(msh/msh)

Share:
Baca Juga



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 16/09/2014 11:33 WIB
    'Mengobati' Pilkada Langsung Oleh Rakyat
    Penulis teringat seuntai kalimat ceramah Almarhum Dr.H. Zainuddin MZ, 'ibarat makan salak, bukan isinya yang kita makan tetapi kulitnya yang kita ambil lalu batunya kita telen, ya pasti rusak'.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
43%
Kontra
57%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?