detikcom

Penjelasan Pengenaan Biaya Garuda Free Flight

Citawati - Senior Manager Customer Loyalty - suaraPembaca
Kamis, 11/09/2008 16:55 WIB
FOTO: /ist.
Jakarta - Sehubungan dengan keluhan Bapak Monang Jaya yang disampaikan melalui Suara Pembaca pada situs www.detik.com tanggal 3 September 2008 perihal Garuda GFF Free Flight Miss Lead, dengan ini kami sampaikan permohonan maaf sekiranya informasi-informasi yang pernah kami sampaikan khususnya yang terkait dengan ketentuan dan peraturan keanggotaan GFF kurang jelas atau tidak sampai kepada Bapak.

Informasi mengenai ketentuan di atas tercantum pada Buku Panduan Keanggotaan GFF yang pernah kami kirimkan ke alamat Bapak dan diterima oleh Sdr/i Nur pada tanggal 28 Januari 2008. Selain itu, ketentuan dan peraturan keanggotaan GFF juga dapat diakses secara online pada situs GFF http://gff.garuda-indonesia.com.

Perlu kiranya kami sampaikan kembali bahwa ketentuan untuk penerbitan Award Ticket adalah free 100% dari tarif tiket, di luar biaya lainnya termasuk pajak dan fuel surcharge. Pada syarat dan ketentuan GFF klausul 9.12 tertera "Saat menukarkan Award Miles menjadi Award Ticket atau Upgrade Award, anggota GFF dibebankan atas pembayaran rupa-rupa pajak bandara setempat, pajak negara tambahan, biaya asuransi, fuel surcharge, dan biaya tambahan lainnya".

Ketentuan ini telah kami terapkan sejak awal Program GFF terbentuk tahun 1999 dan hal ini merupakan sesuatu yang secara umum berlaku di Frequent Flyer Program, dalam bisnis penerbangan. Apabila Bapak memerlukan keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi GFF Center di nomor 021-6258118.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas masukan Bapak yang berharga bagi kami dalam upaya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan setia kami.

Hormat kami,
PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO)
SENIOR MANAGER CUSTOMER LOYALTY,
C I T A W A T I
Cc: JKTCR, JKTCRA, JKTDSKGA

(msh/msh)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
OpiniAnda Index »
  • Sabtu, 12/07/2014 02:06 WIB
    Wisma Samudera, Aset Sejarah yang Terbiarkan
    Saat ditawan Belanda di Mentok sekitar tahun 1948, Bung Karno menyempatkan waktu untuk mengunjungi Toboali yang saat itu berstatus sebagai kewedanaan.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?