detikcom

Penjelasan Pengenaan Biaya Garuda Free Flight

Citawati - Senior Manager Customer Loyalty - suaraPembaca
Kamis, 11/09/2008 16:55 WIB
FOTO: /ist.
Jakarta - Sehubungan dengan keluhan Bapak Monang Jaya yang disampaikan melalui Suara Pembaca pada situs www.detik.com tanggal 3 September 2008 perihal Garuda GFF Free Flight Miss Lead, dengan ini kami sampaikan permohonan maaf sekiranya informasi-informasi yang pernah kami sampaikan khususnya yang terkait dengan ketentuan dan peraturan keanggotaan GFF kurang jelas atau tidak sampai kepada Bapak.

Informasi mengenai ketentuan di atas tercantum pada Buku Panduan Keanggotaan GFF yang pernah kami kirimkan ke alamat Bapak dan diterima oleh Sdr/i Nur pada tanggal 28 Januari 2008. Selain itu, ketentuan dan peraturan keanggotaan GFF juga dapat diakses secara online pada situs GFF http://gff.garuda-indonesia.com.

Perlu kiranya kami sampaikan kembali bahwa ketentuan untuk penerbitan Award Ticket adalah free 100% dari tarif tiket, di luar biaya lainnya termasuk pajak dan fuel surcharge. Pada syarat dan ketentuan GFF klausul 9.12 tertera "Saat menukarkan Award Miles menjadi Award Ticket atau Upgrade Award, anggota GFF dibebankan atas pembayaran rupa-rupa pajak bandara setempat, pajak negara tambahan, biaya asuransi, fuel surcharge, dan biaya tambahan lainnya".

Ketentuan ini telah kami terapkan sejak awal Program GFF terbentuk tahun 1999 dan hal ini merupakan sesuatu yang secara umum berlaku di Frequent Flyer Program, dalam bisnis penerbangan. Apabila Bapak memerlukan keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi GFF Center di nomor 021-6258118.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas masukan Bapak yang berharga bagi kami dalam upaya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan setia kami.

Hormat kami,
PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO)
SENIOR MANAGER CUSTOMER LOYALTY,
C I T A W A T I
Cc: JKTCR, JKTCRA, JKTDSKGA

(msh/msh)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?