detikcom

Sertifikat Rumah BTN Belum Ada Kejelasan

Agus Mustofa - suaraPembaca
Jumat, 28/11/2008 14:39 WIB
FOTO: /www.propertyleader.net
Jakarta - Saya mengambil KPR BTN untuk kredit rumah di daerah Sidoarjo Jawa Timur. Karena saya berdomilisi di Bangkalan Madura maka pengembang menyarankan agar mengambil kredit di Bank BTN Cabang Bangkalan.

Waktu itu saya mengambil kredit selama 10 tahun. Di awal kredit merupakan masa-masa yang sulit bagi saya karena sebagai keluarga baru tentunya banyak kebutuhan tidak terduga datang silih berganti. Saya pun pernah menunggak selama 2 bulan berturut-turut. Otomatis pihak BTN Bangkalan mengancam akan menyita rumah kami.

Pada tahun ke-3 saya melunasi semua kredit KPR BTN. Tapi, sebelum saya melunasinya terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank BTN mengenai pengambilan sertifikat. Jawaban BTN Bangkalan, "pokoknya sekarang lunas, besok sertifikat langsung bisa di ambil".

Tapi hasilnya? Sudah 3 tahun ini saya menunggu sertifikat rumah belum ada kejelasannya sama sekali. Padahal saya sudah datang ke Bank BTN, komunikasi lewat telepon, mengisi pengaduan BTN Care di www.btn.co.id tapi nihil.

Apakah harus menjadi jangka kredit 10 tahun. Lunas 3 tahun dan menunggu sertifikat 10 tahun. Kalau itu terjadi berarti saya harus bersabar menunggu 4 tahun lagi. Sebuah perjuangan yang membutuhkan kesabaran.

Agus Mustofa
Jl. Nusa Indah 10, Bangkalan
(031) 3096848
agusm1972@yahoo.com

(msh/msh)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
OpiniAnda Index »
  • Senin, 26/01/2015 09:04 WIB
    Pertobatan Moral dan Etis Penegak Hukum
    Drama hukum menegangkan bumi nusantara telah digelar nyata, bukan fiksi tapi realita. Sikap maryarakat nyata terbelah, tidak seperti Cicak vs Buaya jilid 1 yang sangat terang menderang seluruh komponen bangsa mendukung dibalik KPK.
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?