detikcom

Sertifikat Rumah BTN Belum Ada Kejelasan

Agus Mustofa - suaraPembaca
Jumat, 28/11/2008 14:39 WIB
FOTO: /www.propertyleader.net
Jakarta - Saya mengambil KPR BTN untuk kredit rumah di daerah Sidoarjo Jawa Timur. Karena saya berdomilisi di Bangkalan Madura maka pengembang menyarankan agar mengambil kredit di Bank BTN Cabang Bangkalan.

Waktu itu saya mengambil kredit selama 10 tahun. Di awal kredit merupakan masa-masa yang sulit bagi saya karena sebagai keluarga baru tentunya banyak kebutuhan tidak terduga datang silih berganti. Saya pun pernah menunggak selama 2 bulan berturut-turut. Otomatis pihak BTN Bangkalan mengancam akan menyita rumah kami.

Pada tahun ke-3 saya melunasi semua kredit KPR BTN. Tapi, sebelum saya melunasinya terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank BTN mengenai pengambilan sertifikat. Jawaban BTN Bangkalan, "pokoknya sekarang lunas, besok sertifikat langsung bisa di ambil".

Tapi hasilnya? Sudah 3 tahun ini saya menunggu sertifikat rumah belum ada kejelasannya sama sekali. Padahal saya sudah datang ke Bank BTN, komunikasi lewat telepon, mengisi pengaduan BTN Care di www.btn.co.id tapi nihil.

Apakah harus menjadi jangka kredit 10 tahun. Lunas 3 tahun dan menunggu sertifikat 10 tahun. Kalau itu terjadi berarti saya harus bersabar menunggu 4 tahun lagi. Sebuah perjuangan yang membutuhkan kesabaran.

Agus Mustofa
Jl. Nusa Indah 10, Bangkalan
(031) 3096848
agusm1972@yahoo.com

(msh/msh)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
OpiniAnda Index »
  • Sabtu, 12/07/2014 02:06 WIB
    Wisma Samudera, Aset Sejarah yang Terbiarkan
    Saat ditawan Belanda di Mentok sekitar tahun 1948, Bung Karno menyempatkan waktu untuk mengunjungi Toboali yang saat itu berstatus sebagai kewedanaan.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?