detikcom

Sertifikat Rumah BTN Belum Ada Kejelasan

Agus Mustofa - suaraPembaca
Jumat, 28/11/2008 14:39 WIB
FOTO: /www.propertyleader.net
Jakarta - Saya mengambil KPR BTN untuk kredit rumah di daerah Sidoarjo Jawa Timur. Karena saya berdomilisi di Bangkalan Madura maka pengembang menyarankan agar mengambil kredit di Bank BTN Cabang Bangkalan.

Waktu itu saya mengambil kredit selama 10 tahun. Di awal kredit merupakan masa-masa yang sulit bagi saya karena sebagai keluarga baru tentunya banyak kebutuhan tidak terduga datang silih berganti. Saya pun pernah menunggak selama 2 bulan berturut-turut. Otomatis pihak BTN Bangkalan mengancam akan menyita rumah kami.

Pada tahun ke-3 saya melunasi semua kredit KPR BTN. Tapi, sebelum saya melunasinya terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank BTN mengenai pengambilan sertifikat. Jawaban BTN Bangkalan, "pokoknya sekarang lunas, besok sertifikat langsung bisa di ambil".

Tapi hasilnya? Sudah 3 tahun ini saya menunggu sertifikat rumah belum ada kejelasannya sama sekali. Padahal saya sudah datang ke Bank BTN, komunikasi lewat telepon, mengisi pengaduan BTN Care di www.btn.co.id tapi nihil.

Apakah harus menjadi jangka kredit 10 tahun. Lunas 3 tahun dan menunggu sertifikat 10 tahun. Kalau itu terjadi berarti saya harus bersabar menunggu 4 tahun lagi. Sebuah perjuangan yang membutuhkan kesabaran.

Agus Mustofa
Jl. Nusa Indah 10, Bangkalan
(031) 3096848
agusm1972@yahoo.com

(msh/msh)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Jumat, 22/08/2014 08:51 WIB
    Lapangan Monas: Alun-alun Republik Indonesia
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menata kembali manajemen kawasan Monumen Nasional, sehubungan dengan kesemerawutan pedagang kaki lima serta parkir liar di kawasan tersebut.
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?