detikcom

Sertifikat Rumah BTN Belum Ada Kejelasan

Agus Mustofa - suaraPembaca
Jumat, 28/11/2008 14:39 WIB
FOTO: /www.propertyleader.net
Jakarta - Saya mengambil KPR BTN untuk kredit rumah di daerah Sidoarjo Jawa Timur. Karena saya berdomilisi di Bangkalan Madura maka pengembang menyarankan agar mengambil kredit di Bank BTN Cabang Bangkalan.

Waktu itu saya mengambil kredit selama 10 tahun. Di awal kredit merupakan masa-masa yang sulit bagi saya karena sebagai keluarga baru tentunya banyak kebutuhan tidak terduga datang silih berganti. Saya pun pernah menunggak selama 2 bulan berturut-turut. Otomatis pihak BTN Bangkalan mengancam akan menyita rumah kami.

Pada tahun ke-3 saya melunasi semua kredit KPR BTN. Tapi, sebelum saya melunasinya terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank BTN mengenai pengambilan sertifikat. Jawaban BTN Bangkalan, "pokoknya sekarang lunas, besok sertifikat langsung bisa di ambil".

Tapi hasilnya? Sudah 3 tahun ini saya menunggu sertifikat rumah belum ada kejelasannya sama sekali. Padahal saya sudah datang ke Bank BTN, komunikasi lewat telepon, mengisi pengaduan BTN Care di www.btn.co.id tapi nihil.

Apakah harus menjadi jangka kredit 10 tahun. Lunas 3 tahun dan menunggu sertifikat 10 tahun. Kalau itu terjadi berarti saya harus bersabar menunggu 4 tahun lagi. Sebuah perjuangan yang membutuhkan kesabaran.

Agus Mustofa
Jl. Nusa Indah 10, Bangkalan
(031) 3096848
agusm1972@yahoo.com

(msh/msh)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 16/09/2014 11:33 WIB
    'Mengobati' Pilkada Langsung Oleh Rakyat
    Penulis teringat seuntai kalimat ceramah Almarhum Dr.H. Zainuddin MZ, 'ibarat makan salak, bukan isinya yang kita makan tetapi kulitnya yang kita ambil lalu batunya kita telen, ya pasti rusak'.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
41%
Kontra
59%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?