detikcom

Kotak Deposit Aman BII Thamrin "Terjamin"

Esti Nugraheni - Kepala Divisi Komunikasi - suaraPembaca
Jumat, 06/02/2009 20:02 WIB
FOTO: /www.bii.co.id
Jakarta - Menindaklanjuti feedback yang disampaikan Bapak William Wijaya Utama melalui Detik.com pada 28 Januari 2009, berjudul "Kotak Deposit Aman BII Thamrin Tak Terjamin," dapat kami informasikan sebagai berikut:

1. Apabila penyewa hendak mengunjungi Safety Deposit Box (SDB), penyewa harus mengisi kartu kunjungan SDB dan selanjutnya petugas Bank mencocokkan tanda tangan dengan contoh tanda tangan yang tersedia pada bank. Sesuai ketentuan, pihak yang bukan penyewa maupun bukan penerima kuasa dari penyewa tidak diizinkan mengunjungi SDB.

2. SDB hanya dapat dibuka dengan menggunakan 2 (dua) jenis anak kunci yang berbeda secara bersama-sama, yang mana 1 (satu) anak kunci dipegang oleh bang (guard key) dan 1 (satu) anak kunci dipegang oleh penyewa (master key).

3. Bank tidak pernah mengetahui isi SDB penyewa dan berdasarkan Perjanjian Sewa-Menyewa SDB yang telah ditandatangani penyewa dinyatakan bahwa pihak Bank tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang penyewa SDB.

Terima kasih atas masukan yang diberikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami di masa mendatang.

Hormat kami,
PT Bank Internasional Indonesia Tbk
Esti Nugraheni
Kepala Divisi Komunikasi

(msh/msh)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%
Poling Index »

Siapakah yang Anda anggap benar dalam kasus APBD DKI 2015?