detikcom

Pengambilan Dana Simponi BNI Urusannya Panjang dan Lama

Edi Chandra - suaraPembaca
Rabu, 11/03/2009 15:52 WIB
Jakarta - Saya adalah nasabah Simponi BNI dengan No Rek 792231961. Oleh karena kebijakan Management Perusahaan kami dipaksa putus hubungan kerja (PHK) per tanggal 1 Maret 2008. Saya mau mengambil dana Simponi di Bank BNI Cabang Proklamasi Padang

Saya diterima oleh Customer Service Ibu Reni. Beliau menyarankan membuat surat kuasa yang ditujukan ke DPLK BNI Jl Jenderal Sudirman Jakarta untuk mendebet Dana Simponi saya per tanggal 6 Januari 2009. Beliau juga mengatakan bisa mendebet dana tetapi tidak hasil pengembangannya.

Tetapi, sudah hampir 2 (dua) bulan belum ada kabar berita tentang Dana Simponi saya tersebut sampai tanggal 10 Maret 2009 sore saya ditelepon Customer Service BNI Padang dengan Bapak Teddy.

Surat saya dikembalikan karena fotokopi KTP lupa ditandatangani. Akhirnya saya menemui Bapak Teddy dan menandatanganinya. Surat saya dikirim lagi ke Jakarta dan menunggu lagi.

Saya sangat kecewa sekali karena di zaman perbankan yang serba on line untuk mendebet Dana Simponi saja butuh waktu 2 (dua) bulan lebih. Atau apakah memang disengaja bila nasabah mengambil dana urusannya panjang dan lama.

Edi Chandra
d/a PT Kimia Farma
Jl Proklamasi No 24 Padang
Telp 0751 8203515
Hp 0812 672 5382
Email: edichandra@rocketmail.com

(msh/msh)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Senin, 26/01/2015 09:04 WIB
    Pertobatan Moral dan Etis Penegak Hukum
    Drama hukum menegangkan bumi nusantara telah digelar nyata, bukan fiksi tapi realita. Sikap maryarakat nyata terbelah, tidak seperti Cicak vs Buaya jilid 1 yang sangat terang menderang seluruh komponen bangsa mendukung dibalik KPK.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?