detikcom

Pengambilan Dana Simponi BNI Urusannya Panjang dan Lama

Edi Chandra - suaraPembaca
Rabu, 11/03/2009 15:52 WIB
Jakarta - Saya adalah nasabah Simponi BNI dengan No Rek 792231961. Oleh karena kebijakan Management Perusahaan kami dipaksa putus hubungan kerja (PHK) per tanggal 1 Maret 2008. Saya mau mengambil dana Simponi di Bank BNI Cabang Proklamasi Padang

Saya diterima oleh Customer Service Ibu Reni. Beliau menyarankan membuat surat kuasa yang ditujukan ke DPLK BNI Jl Jenderal Sudirman Jakarta untuk mendebet Dana Simponi saya per tanggal 6 Januari 2009. Beliau juga mengatakan bisa mendebet dana tetapi tidak hasil pengembangannya.

Tetapi, sudah hampir 2 (dua) bulan belum ada kabar berita tentang Dana Simponi saya tersebut sampai tanggal 10 Maret 2009 sore saya ditelepon Customer Service BNI Padang dengan Bapak Teddy.

Surat saya dikembalikan karena fotokopi KTP lupa ditandatangani. Akhirnya saya menemui Bapak Teddy dan menandatanganinya. Surat saya dikirim lagi ke Jakarta dan menunggu lagi.

Saya sangat kecewa sekali karena di zaman perbankan yang serba on line untuk mendebet Dana Simponi saja butuh waktu 2 (dua) bulan lebih. Atau apakah memang disengaja bila nasabah mengambil dana urusannya panjang dan lama.

Edi Chandra
d/a PT Kimia Farma
Jl Proklamasi No 24 Padang
Telp 0751 8203515
Hp 0812 672 5382
Email: edichandra@rocketmail.com

(msh/msh)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 16/09/2014 11:33 WIB
    'Mengobati' Pilkada Langsung Oleh Rakyat
    Penulis teringat seuntai kalimat ceramah Almarhum Dr.H. Zainuddin MZ, 'ibarat makan salak, bukan isinya yang kita makan tetapi kulitnya yang kita ambil lalu batunya kita telen, ya pasti rusak'.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?