detikcom

Pengambilan Dana Simponi BNI Urusannya Panjang dan Lama

Edi Chandra - suaraPembaca
Rabu, 11/03/2009 15:52 WIB
Jakarta - Saya adalah nasabah Simponi BNI dengan No Rek 792231961. Oleh karena kebijakan Management Perusahaan kami dipaksa putus hubungan kerja (PHK) per tanggal 1 Maret 2008. Saya mau mengambil dana Simponi di Bank BNI Cabang Proklamasi Padang

Saya diterima oleh Customer Service Ibu Reni. Beliau menyarankan membuat surat kuasa yang ditujukan ke DPLK BNI Jl Jenderal Sudirman Jakarta untuk mendebet Dana Simponi saya per tanggal 6 Januari 2009. Beliau juga mengatakan bisa mendebet dana tetapi tidak hasil pengembangannya.

Tetapi, sudah hampir 2 (dua) bulan belum ada kabar berita tentang Dana Simponi saya tersebut sampai tanggal 10 Maret 2009 sore saya ditelepon Customer Service BNI Padang dengan Bapak Teddy.

Surat saya dikembalikan karena fotokopi KTP lupa ditandatangani. Akhirnya saya menemui Bapak Teddy dan menandatanganinya. Surat saya dikirim lagi ke Jakarta dan menunggu lagi.

Saya sangat kecewa sekali karena di zaman perbankan yang serba on line untuk mendebet Dana Simponi saja butuh waktu 2 (dua) bulan lebih. Atau apakah memang disengaja bila nasabah mengambil dana urusannya panjang dan lama.

Edi Chandra
d/a PT Kimia Farma
Jl Proklamasi No 24 Padang
Telp 0751 8203515
Hp 0812 672 5382
Email: edichandra@rocketmail.com

(msh/msh)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
ProKontra Index »

Tak Perlu Arak-arakan Pesta Rakyat Saat Pelantikan Jokowi

Relawan Jokowi-JK akan menggelar pesta rakyat saat pelantikan presiden dan wapres pada 20 Oktober 2014 nanti dimulai dari Semanggi dan berakhir di Monas. Kapolri Jenderal Sutarman menyarankan tidak perlu ada acara arak-arakan seperti itu. "Saya sarankan tidak perlu arak-arakan, saya kira tidak perlu. Mungkin kalau bersyukur, bersyukur berdoa saja, enggak perlu arak-arakan," kata Kapolri. Bila Anda setuju dengan Kapolri, pilih Pro!
Pro
35%
Kontra
65%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?