detikcom

Pengambilan Dana Simponi BNI Urusannya Panjang dan Lama

Edi Chandra - suaraPembaca
Rabu, 11/03/2009 15:52 WIB
Jakarta - Saya adalah nasabah Simponi BNI dengan No Rek 792231961. Oleh karena kebijakan Management Perusahaan kami dipaksa putus hubungan kerja (PHK) per tanggal 1 Maret 2008. Saya mau mengambil dana Simponi di Bank BNI Cabang Proklamasi Padang

Saya diterima oleh Customer Service Ibu Reni. Beliau menyarankan membuat surat kuasa yang ditujukan ke DPLK BNI Jl Jenderal Sudirman Jakarta untuk mendebet Dana Simponi saya per tanggal 6 Januari 2009. Beliau juga mengatakan bisa mendebet dana tetapi tidak hasil pengembangannya.

Tetapi, sudah hampir 2 (dua) bulan belum ada kabar berita tentang Dana Simponi saya tersebut sampai tanggal 10 Maret 2009 sore saya ditelepon Customer Service BNI Padang dengan Bapak Teddy.

Surat saya dikembalikan karena fotokopi KTP lupa ditandatangani. Akhirnya saya menemui Bapak Teddy dan menandatanganinya. Surat saya dikirim lagi ke Jakarta dan menunggu lagi.

Saya sangat kecewa sekali karena di zaman perbankan yang serba on line untuk mendebet Dana Simponi saja butuh waktu 2 (dua) bulan lebih. Atau apakah memang disengaja bila nasabah mengambil dana urusannya panjang dan lama.

Edi Chandra
d/a PT Kimia Farma
Jl Proklamasi No 24 Padang
Telp 0751 8203515
Hp 0812 672 5382
Email: edichandra@rocketmail.com

(msh/msh)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Kamis, 17/04/2014 11:56 WIB
    Selamatkan Remaja dengan Islam
    Pada tanggal 26 April 2014, 20 ribu pelajar Sumatera Utara akan mengikuti Gebyar Generasi Berencana (GenRe). Acara ini dimotori oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Utara.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?