detikcom

CS DHL Harus Benar Memberitahu Syarat Promo University Express

Theresia Freska - suaraPembaca
Selasa, 28/07/2009 14:24 WIB
FOTO: /ist.
Jakarta - Pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2009, saya menelepon Customer Service (CS) DHL
Pancoran untuk menanyakan lama dan biaya pengiriman dokumen ke Jerman. Karena saya akan mengirim dokumen ke universitas, saya tanyakan juga jika ada promo tertentu untuk keperluan akademis. CS menjawab bahwa DHL memiliki program khusus yang menawarkan diskon 30% untuk pengiriman dokumen khusus ke universitas, yaitu University Express.

Ketika saya tanyakan bagaimana prosedurnya CS menjawab bahwa pelanggan hanya perlu mengantar dokumen (tidak ada penjemputan) ke kantor DHL di Gedung Siemens, Pancoran, Jakarta. Dalam kasus saya, selisih biaya 30% tersebut, mencapai kurang lebih 100 ribu rupiah. Jumlah yang tentunya tidak sedikit.

Maka keesokan harinya, hari Minggu, tanggal 26 Juli 2009, saya pun pergi ke Pancoran. Sampai di gedung Siemens (kurang lebih jam 17.00), saya bertemu dengan petugas Front Office bernama Bapak Krisna. Ketika saya tanya mengenai University Express, beliau agak bingung. Tetapi, sejurus kemudian membenarkan adanya program tersebut.

Beliau mengatakan bahwa untuk bisa mengikuti program University Express, pelanggan harus mencantumkan nomer telepon orang yang dituju. Tanpa nomer tersebut, pelanggan tidak bisa mengikuti program University Express.

Kalimat beliau sungguh membuat saya kaget. Saya katakan bahwa saya tidak memiliki nomer telepon profesor di Jerman dan sewaktu saya telepon kantor DHL kemarin CS juga tidak memberitahu hal tersebut.

Saya berusaha nego untuk mencantumkan alamat email sebagai pengganti nomer telepon. Tetapi, Bapak Krisna tetap mengatakan tidak bisa. Beliau bilang bahwa pengiriman hari ini (Minggu) dan besok (Senin) akan sampai di Jerman pada hari yang sama. Dengan kata lain, beliau ingin mengatakan bahwa kalau saya tidak memiliki nomer telepon yang diminta, tidak perlu mengikuti University Express dan tetap menggunakan program regular (tanpa diskon).

Saya jawab dengan agak kesal bahwa dokumen mungkin sampai pada hari yang sama. Tetapi, biaya jelas tidak sama karena ada selisih 30%. Untuk apa saya jauh-jauh datang ke kantor DHL di Pancoran, kalau pada akhirnya biaya yang dikenakan tetap biaya regular? Lebih baik saya tunggu kurir DHL menjemput dokumen tersebut besok di kantor.

Ketika saya katakan bahwa lain kali CS harus benar-benar memberitahu persyaratan yang diperlukan kepada pelanggan agar kejadian mengecewakan semacam ini tidak terulang, beliau hanya tersenyum. Sama sekali tidak ada kalimat maaf terucap keluar. Bahkan, ketika saya sindir sekali pun.

Benar-benar pelayanan yang sangat sangat mengecewakan untuk perusahaan kurir sekelas DHL. Sebelum ini, saya sudah beberapa kali menggunakan jasa DHL program reguler dan saya cukup puas dengan pelayanan DHL.
 
Mohon perhatian pihak DHL Pancoran (dan mungkin kantor cabang lain) untuk memberitahu pelanggan mengenai persyaratan lengkap dalam mengikuti program tertentu. Mungkin keharusan adanya nomer telepon tujuan dianggap hal sepele. Tetapi, keteledoran kecil seperti ini sangat mempengaruhi citra DHL di mata pelanggan.

Mohon diperhatikan pula attitude petugas Front Office (FO) dalam menghadapi pelanggan. Terima kasih.

Theresia Freska
Jl Pejaten Raya No 2 Jakarta Selatan
frezzz_54@yahoo.com
081585913598



(msh/msh)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Senin, 26/01/2015 09:04 WIB
    Pertobatan Moral dan Etis Penegak Hukum
    Drama hukum menegangkan bumi nusantara telah digelar nyata, bukan fiksi tapi realita. Sikap maryarakat nyata terbelah, tidak seperti Cicak vs Buaya jilid 1 yang sangat terang menderang seluruh komponen bangsa mendukung dibalik KPK.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?