detikcom

Solusi Pencairan Deposito BPR KS Jangan Memberatkan Deposan

Ira Yuta - suaraPembaca
Selasa, 17/11/2009 16:27 WIB
FOTO: /ist.
Jakarta - Sedih, kesel, sebel, kecewa. Itu kata kata yang pantas saya bilang untuk perasaan saya saat ini.

Saya adalah pemilik deposito di BPR KS Bandung yang jatuh tempo pada tanggal 17 setiap bulannya. Satu bulan yang lalu saya ada rencana akan mencairkan deposito tersebut karena saya akan pindah ke Papua. Mengingat BPR KS tidak ada cabangnya di Papua akhirnya saya berniat memberikan kuasa kepada sepupu saya Shintya.

Oleh karena saya tidak mengetahui syarat untuk pencairan melalui kuasa akhirnya tanggal 10 Oktober saya telepon ke Call Centre BPR KS. Penerima adalah Sdr Ridwan. Saya tanyakan syarat apa saja yang perlu saya lengkapi untuk pencairan deposito melalui kuasa. Beliau mengatakan syaratnya adalah "Surat Kuasa" bermaterai, Bilyet Deposito Asli, KTP asli saya.

Pada 12 Oktober 2009 saya telepon kembali ke BPR KS dan diterima oleh Sdr Ria, dengan menanyakan hal yang sama. Sdr Ria pun menjawab dengan jawaban yang sama pula dengan Sdr Ridwan. Akhirnya saya buat Surat Kuasa bermaterai. Tanggal 13 Oktober 2009 saya berangkat ke Papua dengan hati aman karena saya anggap clear untuk urusan pencairan deposito tersebut.

Hari Selasa, 17 November 2009 sepupu saya Shintya akan mencairkan deposito tersebut. Ternyata pihak BPR KS menyatakan deposito saya tidak dapat dicairkan dengan alasan "Bilyet Deposito Tidak Saya Tandatangani", dan Surat Kuasa Tidak dilegalisasi. 

Saya sama sekali tidak pernah mendengar informasi tersebut. Dan, BPR KS tetap bersikeras kalau deposito dapat dicairkan apabila saya telah melegalisasikan Surat Kuasa. Saya jelaskan pelan-pelan apa arti legalisasi tersebut.

"Bahwa saya sebagai pemberi kuasa dan penerima kuasa harus hadir di hadapan notaris yang melegalisasinya". Sedangkan saya di Papua dan sepupu saya di Bandung. Dari awal saya tidak pernah menerima informasi tersebut. Kenapa tiba-tiba saat saya mau mencairkannya informasi itu baru sampai kepada saya.

Saya sangat kecewa dengan pelayanan BPR KS di Bandung Kantor Pusat Jl Abdulrahman Saleh. Mereka menyalahi UU mengenai Perlindungan Konsumen. Sama sekali informasi tersebut tidak saya 'terima'. Sekarang dalam keadaan kondisi ini pihak BPR KS tetap bersikeras bahwa saya harus melegalisasi surat kuasa.

Please dong untuk BPR KS. Kalau memberi solusi itu jangan memberatkan deposannya. Toh, saya telah terima info tersebut dari pihak BPR KS sendiri kan? Atas perhatian dan kerja sama yang baik saya ucapkan terima kasih.

Ira Yuta
Cikawao Dalam 1 No 5 Bandung
angle_rara@yahoo.com
081322221018



(msh/msh)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 16/09/2014 11:33 WIB
    'Mengobati' Pilkada Langsung Oleh Rakyat
    Penulis teringat seuntai kalimat ceramah Almarhum Dr.H. Zainuddin MZ, 'ibarat makan salak, bukan isinya yang kita makan tetapi kulitnya yang kita ambil lalu batunya kita telen, ya pasti rusak'.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
41%
Kontra
59%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?