detikcom

Deaktivasi Layanan SMS JN News untuk Bapak Triyandi Mulkan

Ricardo Indra - GM Corporate Communications - suaraPembaca
Jumat, 26/03/2010 14:46 WIB
FOTO: /ilustrasi ist.
Jakarta - Menanggapi surat pembaca Bapak Triyandi Mulkan pada detik.com mengenai layanan SMS JN News dapat kami sampaikan bahwa kami telah memberikan solusi dengan langsung melakukan deaktivasi layanan tersebut dan pihak JN News juga telah mengkonfirmasi penghentian pengiriman SMS. Mohon maaf atas ketidaknyaman ini.

Pelanggan Telkomsel dapat menikmati berbagai layanan mobile lifestyle seperti BlackBerry Internet Service (BIS), T-Cash Mobile Wallet, TELKOMSELFlash, TelkomselGO! (aplikasi   e-mail dan chatting), Telkomsel Pelindung Dataku, NSP1212, Full Track Download (FTD) untuk lagu melalui layanan www.langitmusik.com, Telkomsel Mobile Advertising, dan lain sebagainya.

Beragam informasi produk serta fitur layanan tambahan lainnya dapat diakses melalui layanan selfcare interaktif menggunakan menu browser, dengan cara menekan*116#
(simPATI dan kartuAS) dan *111# (kartuHALO) dari ponsel anda, atau e-mail ke cs@telkomsel.co.id dan CS ONLINE di website kami www.telkomsel.com.
 
Terima kasih atas kepercayaan Bapak menggunakan beragam layanan Telkomsel. Kepuasan pelanggan selalu menginspirasi kami untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan layanan ke depan.

Ricardo Indra
GM Corporate Communications
Telkomsel



(msh/msh)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 16/09/2014 11:33 WIB
    'Mengobati' Pilkada Langsung Oleh Rakyat
    Penulis teringat seuntai kalimat ceramah Almarhum Dr.H. Zainuddin MZ, 'ibarat makan salak, bukan isinya yang kita makan tetapi kulitnya yang kita ambil lalu batunya kita telen, ya pasti rusak'.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?