detikcom

Komplain Pembayaran PAM Jaya aetra yang Tidak Sesuai

Aline - suaraPembaca
Senin, 24/05/2010 08:35 WIB
Jakarta - Kami memiliki rumah di area kawasan Cempaka Putih. Orang tua saya berlangganan air PAM sejak cukup lama dan kami pelanggan yang setia serta tidak pernah melewati masa pembayaran PAM tiap bulannya ataupun menunggak tagihan.

Sudah beberapa bulan ini yang saya sangat herankan adalah tagihan PAM saya kenapa tiba-tiba menjadi bengkak dan meteran seolah-olah lari seperti layaknya argo kuda. Orang tua saya memanggil petugas service PAM beberapa kali untuk datang ke Cempaka Putih tetapi ditunggu sampai 6 bulan tidak datang-datang. Padahal Kantor PAM dekat di belakang rumah kira-kira 15 menit. Kok, bisa ya pelayanan yang tidak sigap seperti ini dari PAM.

Setelah setia lama menunggu setengah tahun akhirnya tanggal 17 Mei 2010 datang petugasnya (piuf, ke mana aja, pak?). Setelah dicek oleh petugas PT aetra Air --yang bernama Bapak Muhtar dan Bapak Teddy S, diinformasikan kalau meteran air rumah saya itu di dalamnya ada mangkok baling-baling yang ditemukan sapu ijuk. Sehingga, meteran saya dibawa ke kantor sebagai barang bukti.

Akhirnya pipa PAM saya langsung disegel oleh mereka dengan tuduhan yang tiba-tiba mengherankan kami. Kenapa setelah mereka melakukan pengecekan tiba-tiba ada sapu ijuk. Sementara kami orang awam dan sama sekali tidak berani untuk membongkar meteran sejak dulu. Tanggal 21 Mei 2010 orang tua saya datang ke Kantor PAM aetra yang berlokasi di Cempaka Putih Jakarta Pusat (dekat rumah).

Di sana bertemu dengan Ibu Masnah. Sungguh pelayanan yang sangat buruk sebab diterima di sana dengan perkataan Ibu yang 'kasar'. Apa sebelumnya memang belum pernah ditraining manner terhadap pelanggan yang sudah cukup lama dan setia kepada PAM. Tiba-tiba diinformasikan oleh Ibu Masnah kalau orang tua saya didenda karena pembayaran bulan lalu sebesar Rp 753,500. Padahal tagihan bulan lalu jelas-jelas sudah dibayar oleh orang tua saya dan tidak melewati masa jatuh tempo tagihan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu.

Oleh karena di meteran ditemukan sapu ijuk oleh petugas kami juga langsung dikenakan denda lagi sebesar Rp 4,521,000 dan kena denda lagi untuk ganti meteran dan segel sebesar Rp 256,000. Dengan total  sebesar Rp 4,777,000. Shock dan kaget sekali tiba-tiba dikenakan biaya sebesar itu. Sungguh kami sebagai pelanggan sama sekali tidak mengetahui adanya sapu ijuk yang menghambat meteran tersebut dan kami sebagai pelanggan setia dan taat melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo.

Kami benar-benar kecewa terhadap pelayanan baik petugas service dan petugas kantor serta jumlah tagihan plus denda tersebut. Mohon bantuannya dari kantor Pusat PAM aetra. Kami adalah pelanggan PAM yang setia sejak lama. Jika hal seperti ini kami alami otomatis lebih baik kami berhenti saja menggunakan jasa layanan PAM yang selama ini telah kami percaya. Terima kasih.

Aline
Cempaka Putih Jakarta Pusat
aleen_blendista@yahoo.com
081511642764



(msh/msh)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Sabtu, 20/12/2014 16:04 WIB
    Kemaritiman: Saatnya Mewujudkan Cita-cita Mulia Suharto yang Tertunda
    Hari-hari ini kita membaca dan mendengar pembicaraan tentang kemaritiman di media massa tengah hangat-hangatnya. Tentu antusiasme pejabat dan pemangku untuk membenahi sektor kelautan membuncah, campur aduk antara pesimisme dan optimisme perlu kita dukung meskipun terkesan terlambat.
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
54%
Kontra
46%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?