detikcom

Tanggapan Batas Akhir Pembayaran TELKOM untuk Bapak As Taufik

Prijo Wikanto - Secretary & Administration - suaraPembaca
Selasa, 25/05/2010 08:22 WIB
FOTO: /ilus ist.
Jakarta - Menanggapi surat pembaca Bapak As Taufik yang dimuat Online Detik.Com tanggal 14 Mei 2010 dengan judul "Mohon Tanggapan TELKOM Mengenai Batas Akhir Pembayaran Tagihan", atas nama Manajemen TELKOM Jakarta, kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan pelayanan TELKOM yang Bapak rasakan.

Dapat kami jelaskan untuk Bapak As Taufik bahwa telepon sudah berfungsi kembali seperti semula, hal ini sudah dipastikan dengan Ny. As Taufik tanggal 17 Mei 2010 dan TELKOM telah menjelaskan pemasalahan dimaksud sehingga yang bersangkutan dapat menerima penjelasan tersebut. Dengan demikian permasalahan ini telah diselesaikan dengan baik

Sekaligus kami sampaikan bahwa TELKOM sangat mengapresiasi setiap masukan dan kritik dari pelanggan, dalam rangka peningkatan layanan kami di masa mendatang. Hal ini juga sudah menjadi komitmen bagi perusahaan untuk selalu mengutamakan pelanggan terlebih dahulu, sesuai dengan nilai-nilai perusahaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kepercayaan Bapak kepada TELKOM kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Prijo Wikanto
Secretary & Administration DCS.1 REG.2 Jakarta
PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk



(msh/msh)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Senin, 26/01/2015 09:04 WIB
    Pertobatan Moral dan Etis Penegak Hukum
    Drama hukum menegangkan bumi nusantara telah digelar nyata, bukan fiksi tapi realita. Sikap maryarakat nyata terbelah, tidak seperti Cicak vs Buaya jilid 1 yang sangat terang menderang seluruh komponen bangsa mendukung dibalik KPK.
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?