detikcom

Tanggapan Batas Akhir Pembayaran TELKOM untuk Bapak As Taufik

Prijo Wikanto - Secretary & Administration - suaraPembaca
Selasa, 25/05/2010 08:22 WIB
FOTO: /ilus ist.
Jakarta - Menanggapi surat pembaca Bapak As Taufik yang dimuat Online Detik.Com tanggal 14 Mei 2010 dengan judul "Mohon Tanggapan TELKOM Mengenai Batas Akhir Pembayaran Tagihan", atas nama Manajemen TELKOM Jakarta, kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan pelayanan TELKOM yang Bapak rasakan.

Dapat kami jelaskan untuk Bapak As Taufik bahwa telepon sudah berfungsi kembali seperti semula, hal ini sudah dipastikan dengan Ny. As Taufik tanggal 17 Mei 2010 dan TELKOM telah menjelaskan pemasalahan dimaksud sehingga yang bersangkutan dapat menerima penjelasan tersebut. Dengan demikian permasalahan ini telah diselesaikan dengan baik

Sekaligus kami sampaikan bahwa TELKOM sangat mengapresiasi setiap masukan dan kritik dari pelanggan, dalam rangka peningkatan layanan kami di masa mendatang. Hal ini juga sudah menjadi komitmen bagi perusahaan untuk selalu mengutamakan pelanggan terlebih dahulu, sesuai dengan nilai-nilai perusahaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kepercayaan Bapak kepada TELKOM kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Prijo Wikanto
Secretary & Administration DCS.1 REG.2 Jakarta
PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk



(msh/msh)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 16/09/2014 11:33 WIB
    'Mengobati' Pilkada Langsung Oleh Rakyat
    Penulis teringat seuntai kalimat ceramah Almarhum Dr.H. Zainuddin MZ, 'ibarat makan salak, bukan isinya yang kita makan tetapi kulitnya yang kita ambil lalu batunya kita telen, ya pasti rusak'.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
40%
Kontra
60%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?