detikcom

Keanggotaan Telkom Speedy yang Membingungkan

Eko Ludik Cahyono - suaraPembaca
Rabu, 28/07/2010 13:32 WIB
Jakarta - Tanggal 12 Mei 2010 saya mendatangi Plaza Telkom di Jalan Warung Buncit Jakarta untuk membatalkan keanggotaan Speedy saya. Saat itu saya sudah melakukan pembayaran sisa tagihannya dan mengisi formulir pembatalan (bermaterai) dan dinyatakan Speedy saya sudah dicabut.

Sekitar tanggal 21 Juli saya dihubungi Telemarketing Speedy untuk menawarkan program keanggotaan Speedy kembali. Saat itu saya menyetujuinya. Saya dijanjikan akan dihubungi oleh teknisi untuk pemasangannya pada hari berikutnya. Tapi hingga tanggal 23 Juli tidak ada yang menghubungi saya.

Saat itu saya lalu berinisiatif untuk menanyakan status pendaftaran Speedy tersebut ke 147. Tapi, alangkah terkejutnya saya karena diinformasikan bahwa Speedy saya sudah terdaftar sejak tanggal 25 Juni meski koneksinya diblokir. Saya disarankan untuk mencabut Speedy saya di
Plaza Telkom lagi.

Yang menjadi pertanyaan:
1. Apa gunanya saya disuruh mencabut kembali Speedy saya dengan mendatangi Plaza Telkom lagi sementara saya sudah menandatangani pembatalan Speedy saya tertanggal 12 Mei 2010 (bermaterai 6000)?
2. Bagaimana kelanjutan pendaftaran promo Speedy yang sudah saya setujui melalui telemarketing Speedy?

Mohon klarifikasi dari pihak Telkom Speedy. Terima kasih

Eko Ludik Cahyono
Jl Langgar II RT 03/03 No 150
Jagakarsa Jakarta Selatan
eko_ludik@yahoo.co.id
08128252375



(msh/msh)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 31/03/2015 07:06 WIB
    Warisan yang Harus Diganti
    Kemacetan yang terjadi di beberapa kota besar seperti DKI Jakarta sudah merupakan suguhan yang biasa buat orang-orang yang tinggal atau bekerja di kota tersebut maupun di daerah sekitarnya (Bodetabek).
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%
Poling Index »

Setujukah Anda dengan pemblokiran situs-situs online yang dinilai BNPT radikal?