detikcom

Penjelasan PT KAI Perihal Syarat Pembatalan Tiket Kereta Api

Agus Komarudin - Manager Corporate Image Care - suaraPembaca
Selasa, 14/09/2010 09:47 WIB
FOTO: /ilus ist.
Jakarta - Menanggapi surat pembaca di media detik.com pada Rabu, 25/08/2010 14:10 WIB yang berjudul "Mohon Solusi Kesalahan Pembelian Tiket Kereta Api" berikut hasil penelusuran dari sisi Contact Center 121 tercatat untuk pemesanan atas nama Bapak Kintoko dengan rincian sebagai-berikut:

- Kode booking 0307944648473 tujuan Gambir - Surabaya Pasar Turi tanggal 18 September 2010 dengan kereta Sembrani untuk 4 orang dengan jumlah rupiah Rp 1,680,000.

- Kode booking 0308860826009 tujuan Gambir - Surabaya Pasar Turi tanggal 18 September 2010 dengan kereta Sembrani untuk 3 orang dengan jumlah rupiah Rp 1,260,000.

- Sehingga total pembelian adalah Rp 2,940,000 untuk 7 orang melalui dua kali pemesanan via Contact Center dengan rute yang sama.

- Pada saat melakukan pemesanan agent Contact Center 121 sudah melakukan konfirmasi ulang yaitu "Mohon diperhatikan pada saat melakukan pembayaran di ATM, jika sesuai silahkan dilanjutkan, jika tidak sesuai maka tekan cancel".

Perlu kami informasikan bahwa PT KAI mempunyai Persyaratan Umum Penumpang KA sebagai berikut: Membatalkan perjalanannya paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum jadwal keberangkatan kereta api dikenakan bea pembatalan 25% dari tarif umum yang berlaku.

Demikian penjelasan dari kami. Atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Agus Komarudin - Manager Corporate Image Care PT KAI
Jl Perintis Kemerdekaan No 1 Bandung
agus.komarudin@kereta-api.co.id
0224212833


(msh/msh)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
65%
Kontra
35%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?