detikcom

Standard Chartered Tidak Menanggapi Komplain dari Nasabah

Wiradi Kusuma - suaraPembaca
Selasa, 19/10/2010 08:12 WIB
Jakarta - Saya adalah pemegang kartu kredit Standard Chartered Bank. Pada tanggal 23 September 2010 istri saya menulis di media ini mengenai "Tukar Point Standard Chartered Lebih dari Dua Bulan Tidak Sampai". Sampai hari ini tidak ada tanggapan apa pun dari Standard Chartered mengenai komplain saya.

Apabila barang yang ingin saya tukarkan tidak tersedia saya hanya meminta agar point-nya dikembalikan ke rekening kartu kredit saya. Apa begitu sulit permintaan saya ini?

Reward itu adalah hak saya sebagaimana kewajiban saya untuk melunasi pemakaian kartu kredit saya telah saya penuhi. No laporan saya 10240497 per tanggal 18 Agustus 2010. Setiap saya telepon hanya disuruh menunggu sedang diinvestigasi. Entah apa yang di-investigasi sehingga memakan waktu yang sangat lama tanpa ada hasil apa pun juga.

Saya masih menunggu tanggapan dari Standard Chartered mengenai komplain saya ini secepatnya. Karena, terus terang saya sudah bosan dan cape bila harus terus menghubungi pihak Standard Chartered dan hanya diberi jawaban sedang diinvestigasi. Terima kasih.

Wiradi Kusuma
wk_2810@yahoo.co.id
08567838862
Jln Garuda Ujung No 115A Jakarta Pusat



(msh/msh)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Sabtu, 20/12/2014 16:04 WIB
    Kemaritiman: Saatnya Mewujudkan Cita-cita Mulia Suharto yang Tertunda
    Hari-hari ini kita membaca dan mendengar pembicaraan tentang kemaritiman di media massa tengah hangat-hangatnya. Tentu antusiasme pejabat dan pemangku untuk membenahi sektor kelautan membuncah, campur aduk antara pesimisme dan optimisme perlu kita dukung meskipun terkesan terlambat.
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
57%
Kontra
43%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?