detikcom

Belum Diklaim Dana Jamsostek Sudah Diklaim

Mustopa - suaraPembaca
Selasa, 26/10/2010 14:45 WIB
FOTO: /ilus ist.
Jakarta - Karena saran istri Senin, 18 Oktober 2010 saya mengunjungi Kantor Jamsostek di daerah kawasan Kelapa Gading Jakarta Utra. Tujuannya untuk mengecek kebenaran klaim Jamsostek.
 
Saya pernah menginkuti program ini ketika saya bekerja di PT Wenang Cemerlang Press yang menerbitkan Harian Manado Post di Manado. Setiap bulan gaji saya dipotong untuk membayar preminya. Karena satu dan lain hal saya keluar dari perusahaan tersebut dan pindah di tempat
lain. 
 
Karena saya tidak paham dengan masalah Jamsostek maka saya pun acuh saja soal tersebut. Hingga beberapa bulan lalu kebetulan istri saya menjadi anggota Jamsostek dari kantornya tempat dia bekerja. Dari dia saya mendapat penjelasan kalau dana Jamsostek bisa dicairkan. Saya pun mencoba menyakan hal ini ke kantor Jamsostek terdekat. 
 
Karena saya tak memiliki bukti kartu maka data saya dicoba dicari melalu KTP saya. Dan, data itu pun telah ditemukan. 

Namun, alangkah terkejutnya saya karena ternyata dana Jamsostek saya sudah ada yang mengklaim. Seribu pertanyaan pun muncul di benak saya. Namun, pihak Jamsostek tak memberikan penjelasan lebih terinci soal ini. Siapa yang sudah mengklaim Jamsostek saya? Kantor lama saya atau ini orang lain, karena dianggap tak akan diklaim.

Sekedar data saja, nama saya MUSTOPA, tanggal lahir Jakarta, 23 September 1971. Mohon penjelasan kepada pihak Jamsostek persoalan ini biar saya puas. Juga kepada peserta Jamsostek agar berhati-hati sebab kasus saya ini bisa saya, dan mungkin saja sudah menimapa orang lain. 
 
Hormat saya, 
Mustopa
021 45771558



(msh/msh)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?