detikcom

Bagaimana BCA Mengenai Penawaran Marketing Grand Parahyangan

Suryo Adinugroho - suaraPembaca
Senin, 20/12/2010 09:51 WIB
Jakarta - Belum sebulan punya kartu kredit BCA saya ditelepon oleh Marketing dari PT Grand Parahyangan. Mereka mengatakan saya 1 dari 50 pemegang kartu Visa dan Master Card yang berhak mendapat voucher hotel dan diskon. Hebatnya mereka tahu nama lengkap saya, telepon, dan alamat rumah.

Tanpa curiga saya menerima tawaran tersebut dan hanya membayar 1,99 juta bisa dicicil 12 kali dengan bunga 0%. Tapi, ternyata setelah kurir datang dan melakukan transaksi dengan EDC GPRS BCA saya harus membayar tenor 1,99 ribu x 12 yang artinya saya harus bayar 2,4 juta. Saya sudah komplain dengan marketingnya dan jawabannya kurang memuaskan.

Dengan terpaksa saya mendatangi Kantor PT Grand Parahyangan di Jl Dr Saharjo 78A (yang maaf, sangat tidak layak seperti kantor travel agent). Bertemu Bapak Alvin, saya bermaksud refund dan mengembalikan voucher tersebut tapi tidak bisa.

Merasa tertipu saya lapor ke Card Center BCA meminta transaksi dibatalkan. Saya dikonfirmasi oleh pihak Card Center BCA maupun biro kredit BCA semuanya minta surat pembatalan dari merchant.

Ternyata di internet dan juga surat pembaca detik banyak sekali komplain mengenai perusahaan ini (Samudera Beach, Anyer Beach, atau pun Grand Parahyangan). Yang semuanya beralamat di Saharjo 78A.

Saya akui dengan sadar tanda tangan di struk transaksi. Tapi, saya benar-benar kecewa. Bagaimana merchant yang jelas-jelas melakukan tindakan penipuan bisa diberikan EDC BCA yang saya yakin bukan sekali dua kali komplain mengenai merchant ini ke Card Center.

Bagaimana dengan tagihan saya yang harus langsung membayar 2 juta setelah kartu Visa BCA saya blokir? Apakah seperti ini perlindungan terhadap konsumen. Jelas tidak mungkin Grand Parahyangan mau memberikan surat pembatalan transaksi.

Yang paling penting bagaimana mereka bisa tahu data alamat saya dengan detail? Hati-hati juga terhadap sales kartu kredit. Jangan sampai data kita dijual ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih.

Suryo Adinugroho
suryo.adinugroho@yahoo.com
02130977926
Tebet Jakarta



(msh/msh)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Senin, 26/01/2015 09:04 WIB
    Pertobatan Moral dan Etis Penegak Hukum
    Drama hukum menegangkan bumi nusantara telah digelar nyata, bukan fiksi tapi realita. Sikap maryarakat nyata terbelah, tidak seperti Cicak vs Buaya jilid 1 yang sangat terang menderang seluruh komponen bangsa mendukung dibalik KPK.
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?