detikcom

Klaim Asuransi AXA Mandiri Mengecewakan

Rizal Bakti - suaraPembaca
Selasa, 01/02/2011 14:23 WIB
FOTO: /ilus ist.
Jakarta - Saya mempunyai 2 Polis asuransi Pendidikan, Polis pertama telah berjalan lebih dari 5 (lima ) Tahun sedangkan polis ke 3 ( Tiga) Tahun. Selama ini saya selalu tepat waktu dalam proses pembayaran. Saya sangat kecewa terhadap proses pencairan polis tersebut.

Pertama kali saya tanya mengenai proses untuk klaim ke Call Center AXA Mandiri jawaban yang diberikan sangat menjanjikan. Jikalau nasabah datang prosesnya cepat dan tidak bertele-tele. Tapi kenyataaanya yang  saya dapatkan sangat berbeda. katanya 7 (Tujuh) Hari kerja sudah bisa cair tapi nyatanya tidak.

Tanggal 24 Januari 2011, Data di isi untuk proses klaim  dikantor cabang Mandiri Pancoran. Tetapi data saya baru dikirim ke kantor Pusat tanggal 31 Januari 2011, itu diinformasikan ke saya melalui SMS.  Ketika saya cek kembali, jawaban yang diberikan datanya baru diterima dan prosesnya memakan waktu kurang lebih 5 (lima) hari lagi agar klaim bisa cair karena menunggu harga unit katanya.

Ya Begini deh berhubungan dengan asuransi yang katanya terbaik dari berbagai sisi tapi jelek dalam pelayanan.


Sekian

Rizal Bakti
Jl. A Yani Gg Asem I No.9 Rt 008 Rw 03 Jakarta Timur
rizal_bakti@yahoo.co.id
08129473380


(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 16/09/2014 11:33 WIB
    'Mengobati' Pilkada Langsung Oleh Rakyat
    Penulis teringat seuntai kalimat ceramah Almarhum Dr.H. Zainuddin MZ, 'ibarat makan salak, bukan isinya yang kita makan tetapi kulitnya yang kita ambil lalu batunya kita telen, ya pasti rusak'.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?