detikcom

Persyaratan Pencairan DPLK BNI Tidak Relevan

Pratiwantiwi - suaraPembaca
Senin, 07/02/2011 12:14 WIB
Jakarta - Pada tanggal 1 February 2011, saya mendatangi kantor cabang BNI Yogyakarta dengan harapan bahwa dana Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DLPK) BNI yang sudah jatuh tempo dapat cair (sudah lebih dari 12 tahun). Namun pada kenyataannya saya mendapatkan suatu kenyataan pahit.

Dalam proses pencairan saya diminta berbagai macam persyaratan dari pihak BNI salah satunya adalah Kartu Keluarga. Menurut saya tidak ada relevansinya dengan pencairan dana.

Proses pembuatan DPLK itu sendiri dan memakan waktu 20 hari kerja. Pada awal pembuatan tidak disebutkan apa-apa, hanya seperti sistem menabung perbulan dengan jumlah tertentu namun hanya bisa diambil jika sudah pensiun.

Dengan kesulitan-kesulitan ini saya pribadi menjadi sedikit apriori dengan BNI. Bahkan banyak pertanyaan dengan dana yang saya tabung/simpan itu.

Kepada Pihak BNI, mohon lebih koorperatif lagi dengan pihak konsumen, bagaimanapun juga dana tersebut adalah hak saya

Terima kasih atas perhatiannya


Pratiwantiwi
Jl Kaliurang KM 14 Yogkarta
surya.maheswara@gmail.com
08132800144


(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 16/09/2014 11:33 WIB
    'Mengobati' Pilkada Langsung Oleh Rakyat
    Penulis teringat seuntai kalimat ceramah Almarhum Dr.H. Zainuddin MZ, 'ibarat makan salak, bukan isinya yang kita makan tetapi kulitnya yang kita ambil lalu batunya kita telen, ya pasti rusak'.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
42%
Kontra
58%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?