detikcom

Persyaratan Pencairan DPLK BNI Tidak Relevan

Pratiwantiwi - suaraPembaca
Senin, 07/02/2011 12:14 WIB
Jakarta - Pada tanggal 1 February 2011, saya mendatangi kantor cabang BNI Yogyakarta dengan harapan bahwa dana Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DLPK) BNI yang sudah jatuh tempo dapat cair (sudah lebih dari 12 tahun). Namun pada kenyataannya saya mendapatkan suatu kenyataan pahit.

Dalam proses pencairan saya diminta berbagai macam persyaratan dari pihak BNI salah satunya adalah Kartu Keluarga. Menurut saya tidak ada relevansinya dengan pencairan dana.

Proses pembuatan DPLK itu sendiri dan memakan waktu 20 hari kerja. Pada awal pembuatan tidak disebutkan apa-apa, hanya seperti sistem menabung perbulan dengan jumlah tertentu namun hanya bisa diambil jika sudah pensiun.

Dengan kesulitan-kesulitan ini saya pribadi menjadi sedikit apriori dengan BNI. Bahkan banyak pertanyaan dengan dana yang saya tabung/simpan itu.

Kepada Pihak BNI, mohon lebih koorperatif lagi dengan pihak konsumen, bagaimanapun juga dana tersebut adalah hak saya

Terima kasih atas perhatiannya


Pratiwantiwi
Jl Kaliurang KM 14 Yogkarta
surya.maheswara@gmail.com
08132800144


(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Senin, 26/01/2015 09:04 WIB
    Pertobatan Moral dan Etis Penegak Hukum
    Drama hukum menegangkan bumi nusantara telah digelar nyata, bukan fiksi tapi realita. Sikap maryarakat nyata terbelah, tidak seperti Cicak vs Buaya jilid 1 yang sangat terang menderang seluruh komponen bangsa mendukung dibalik KPK.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?