detikcom

Persyaratan Pencairan DPLK BNI Tidak Relevan

Pratiwantiwi - suaraPembaca
Senin, 07/02/2011 12:14 WIB
Jakarta - Pada tanggal 1 February 2011, saya mendatangi kantor cabang BNI Yogyakarta dengan harapan bahwa dana Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DLPK) BNI yang sudah jatuh tempo dapat cair (sudah lebih dari 12 tahun). Namun pada kenyataannya saya mendapatkan suatu kenyataan pahit.

Dalam proses pencairan saya diminta berbagai macam persyaratan dari pihak BNI salah satunya adalah Kartu Keluarga. Menurut saya tidak ada relevansinya dengan pencairan dana.

Proses pembuatan DPLK itu sendiri dan memakan waktu 20 hari kerja. Pada awal pembuatan tidak disebutkan apa-apa, hanya seperti sistem menabung perbulan dengan jumlah tertentu namun hanya bisa diambil jika sudah pensiun.

Dengan kesulitan-kesulitan ini saya pribadi menjadi sedikit apriori dengan BNI. Bahkan banyak pertanyaan dengan dana yang saya tabung/simpan itu.

Kepada Pihak BNI, mohon lebih koorperatif lagi dengan pihak konsumen, bagaimanapun juga dana tersebut adalah hak saya

Terima kasih atas perhatiannya


Pratiwantiwi
Jl Kaliurang KM 14 Yogkarta
surya.maheswara@gmail.com
08132800144


(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Jumat, 22/08/2014 08:51 WIB
    Lapangan Monas: Alun-alun Republik Indonesia
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menata kembali manajemen kawasan Monumen Nasional, sehubungan dengan kesemerawutan pedagang kaki lima serta parkir liar di kawasan tersebut.
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?