detikcom

Persyaratan Pencairan DPLK BNI Tidak Relevan

Pratiwantiwi - suaraPembaca
Senin, 07/02/2011 12:14 WIB
Jakarta - Pada tanggal 1 February 2011, saya mendatangi kantor cabang BNI Yogyakarta dengan harapan bahwa dana Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DLPK) BNI yang sudah jatuh tempo dapat cair (sudah lebih dari 12 tahun). Namun pada kenyataannya saya mendapatkan suatu kenyataan pahit.

Dalam proses pencairan saya diminta berbagai macam persyaratan dari pihak BNI salah satunya adalah Kartu Keluarga. Menurut saya tidak ada relevansinya dengan pencairan dana.

Proses pembuatan DPLK itu sendiri dan memakan waktu 20 hari kerja. Pada awal pembuatan tidak disebutkan apa-apa, hanya seperti sistem menabung perbulan dengan jumlah tertentu namun hanya bisa diambil jika sudah pensiun.

Dengan kesulitan-kesulitan ini saya pribadi menjadi sedikit apriori dengan BNI. Bahkan banyak pertanyaan dengan dana yang saya tabung/simpan itu.

Kepada Pihak BNI, mohon lebih koorperatif lagi dengan pihak konsumen, bagaimanapun juga dana tersebut adalah hak saya

Terima kasih atas perhatiannya


Pratiwantiwi
Jl Kaliurang KM 14 Yogkarta
surya.maheswara@gmail.com
08132800144


(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Sabtu, 12/07/2014 02:06 WIB
    Wisma Samudera, Aset Sejarah yang Terbiarkan
    Saat ditawan Belanda di Mentok sekitar tahun 1948, Bung Karno menyempatkan waktu untuk mengunjungi Toboali yang saat itu berstatus sebagai kewedanaan.
ProKontra Index »

Polisi akan Razia dan Bubarkan Sahur on The Road

Dari hari ke hari, Sahur on The Road (SOTR) alias sahur keliling yang awalnya niatnya baik, membagi-bagikan sahur ke warga tidak mampu, kini melenceng semakin meresahkan, melakukan vandalisme hingga pembacokan. Terakhir Senin (21/7) dini hari, beberapa korban pembacokan kelompok SOTR berjatuhan. Polda Metro Jaya akan merazia, membubarkan hingga menindak kelompok SOTR yang melakukan tindak pidana. Bila Anda setuju dengan tindakan Polda Metro Jaya, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?