detikcom

Persyaratan Pencairan DPLK BNI Tidak Relevan

Pratiwantiwi - suaraPembaca
Senin, 07/02/2011 12:14 WIB
Jakarta - Pada tanggal 1 February 2011, saya mendatangi kantor cabang BNI Yogyakarta dengan harapan bahwa dana Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DLPK) BNI yang sudah jatuh tempo dapat cair (sudah lebih dari 12 tahun). Namun pada kenyataannya saya mendapatkan suatu kenyataan pahit.

Dalam proses pencairan saya diminta berbagai macam persyaratan dari pihak BNI salah satunya adalah Kartu Keluarga. Menurut saya tidak ada relevansinya dengan pencairan dana.

Proses pembuatan DPLK itu sendiri dan memakan waktu 20 hari kerja. Pada awal pembuatan tidak disebutkan apa-apa, hanya seperti sistem menabung perbulan dengan jumlah tertentu namun hanya bisa diambil jika sudah pensiun.

Dengan kesulitan-kesulitan ini saya pribadi menjadi sedikit apriori dengan BNI. Bahkan banyak pertanyaan dengan dana yang saya tabung/simpan itu.

Kepada Pihak BNI, mohon lebih koorperatif lagi dengan pihak konsumen, bagaimanapun juga dana tersebut adalah hak saya

Terima kasih atas perhatiannya


Pratiwantiwi
Jl Kaliurang KM 14 Yogkarta
surya.maheswara@gmail.com
08132800144


(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Kamis, 17/04/2014 11:56 WIB
    Selamatkan Remaja dengan Islam
    Pada tanggal 26 April 2014, 20 ribu pelajar Sumatera Utara akan mengikuti Gebyar Generasi Berencana (GenRe). Acara ini dimotori oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Utara.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?