detikcom

Tentang KTKLN untuk Pelaut

Eko Sugiarto - suaraPembaca
Senin, 20/06/2011 11:27 WIB
Jakarta - Masalah yang mendasari kenapa BNP2TKI mengeluarkan KTKLN adalah untuk mengontrol lalu lintas (dan perlindungan) TKI atau TKW termasuk didalamnya Pelaut saya kira tidak tepat.

Pelaut tidak bisa disamakan TKI atau TKW dikarenakan selama ini yang mengontrol dan mengeluarkan sertifikat bagi pelaut adalah Direktorat Perhubungan Laut dan bukan BNP2TKI jadi ini mohon diluruskan terutama kepada kepala BNP2TKI dan semua pihak terkait.

Selain itu untuk masalah visa seperti yang tercantum di surat edaran BNP2TKI untuk mengurus KTKLN Pelaut harus melampirkan copy Working Visa itu tidak betul karena Pelaut biasanya mendapat seaman visa. Hal seperti merupakan suatu kesalahan dari pembuat peraturan yang tidak tahu mengenai seluk beluk aturan Pelaut dan bisa dimanfaatkan oleh oknum pos pelayanan pembuatan KTKLN untuk menarik uang dengan alasan untuk asuransi dikarenakan tidak lengkapnya persyaratan padahal pelaut yang bekerja ditas kapal itu sudah di cover asuransi dari perusahaan.

Untuk itu kami mohon kepada semua pihak yang berkepentingan agar kiranya jangan menambah panjang daftar birokrasi bagi pelaut yang ingin bekerja diluarnegeri yang sebelumnya sudah dibebani dengan berbagai aturan mengenai sertifikasi sekarang harus ditambah satu lagi dengan yang namanya KTKLN.Saya berharap agar Surat Edaran Nomor: SE. /KA/V/2011 "Tentang Pelayanan Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri" (KTKLN) segera direvisi sehingga dapat mempermudah dan bukannya mempersulit Pelaut yang akan bekerja di perusahaan pelayaran luar negeri.


Eko Sugiarto
Desa Cikaso RT.19/RW.01 Kramatmulya, Kuningan
panoil_3@yahoo.com
089636608929

(wwn/wwn)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
ProKontra Index »

Atasi Prostitusi, Tiru Swedia yang Hukum Pembeli Jasa dan Germo PSK!

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan RI harus belajar dari Swedia untuk mengatasi prostitusi. Swedia melegalkan PSK namun mengkriminalkan mereka yang membeli jasa PSK dan germo yang menjual PSK. Bila Anda setuju usulan Mensos Khofifah, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%
Poling Index »

DPR kini tengah menggodok kemungkinan 'menghapus' hukuman mati dari KUHP. Dalam draf RUU KUHP, hukuman mati menjadi pidana pokok yang bersifat khusus dan sifatnya alternatif. Anda setuju?