detikcom

Tentang KTKLN untuk Pelaut

Eko Sugiarto - suaraPembaca
Senin, 20/06/2011 11:27 WIB
Jakarta - Masalah yang mendasari kenapa BNP2TKI mengeluarkan KTKLN adalah untuk mengontrol lalu lintas (dan perlindungan) TKI atau TKW termasuk didalamnya Pelaut saya kira tidak tepat.

Pelaut tidak bisa disamakan TKI atau TKW dikarenakan selama ini yang mengontrol dan mengeluarkan sertifikat bagi pelaut adalah Direktorat Perhubungan Laut dan bukan BNP2TKI jadi ini mohon diluruskan terutama kepada kepala BNP2TKI dan semua pihak terkait.

Selain itu untuk masalah visa seperti yang tercantum di surat edaran BNP2TKI untuk mengurus KTKLN Pelaut harus melampirkan copy Working Visa itu tidak betul karena Pelaut biasanya mendapat seaman visa. Hal seperti merupakan suatu kesalahan dari pembuat peraturan yang tidak tahu mengenai seluk beluk aturan Pelaut dan bisa dimanfaatkan oleh oknum pos pelayanan pembuatan KTKLN untuk menarik uang dengan alasan untuk asuransi dikarenakan tidak lengkapnya persyaratan padahal pelaut yang bekerja ditas kapal itu sudah di cover asuransi dari perusahaan.

Untuk itu kami mohon kepada semua pihak yang berkepentingan agar kiranya jangan menambah panjang daftar birokrasi bagi pelaut yang ingin bekerja diluarnegeri yang sebelumnya sudah dibebani dengan berbagai aturan mengenai sertifikasi sekarang harus ditambah satu lagi dengan yang namanya KTKLN.Saya berharap agar Surat Edaran Nomor: SE. /KA/V/2011 "Tentang Pelayanan Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri" (KTKLN) segera direvisi sehingga dapat mempermudah dan bukannya mempersulit Pelaut yang akan bekerja di perusahaan pelayaran luar negeri.


Eko Sugiarto
Desa Cikaso RT.19/RW.01 Kramatmulya, Kuningan
panoil_3@yahoo.com
089636608929

(wwn/wwn)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 31/03/2015 07:06 WIB
    Warisan yang Harus Diganti
    Kemacetan yang terjadi di beberapa kota besar seperti DKI Jakarta sudah merupakan suguhan yang biasa buat orang-orang yang tinggal atau bekerja di kota tersebut maupun di daerah sekitarnya (Bodetabek).
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%
Poling Index »

Setujukah Anda dengan pemblokiran situs-situs online yang dinilai BNPT radikal?