detikcom

Tentang KTKLN untuk Pelaut

Eko Sugiarto - suaraPembaca
Senin, 20/06/2011 11:27 WIB
Jakarta - Masalah yang mendasari kenapa BNP2TKI mengeluarkan KTKLN adalah untuk mengontrol lalu lintas (dan perlindungan) TKI atau TKW termasuk didalamnya Pelaut saya kira tidak tepat.

Pelaut tidak bisa disamakan TKI atau TKW dikarenakan selama ini yang mengontrol dan mengeluarkan sertifikat bagi pelaut adalah Direktorat Perhubungan Laut dan bukan BNP2TKI jadi ini mohon diluruskan terutama kepada kepala BNP2TKI dan semua pihak terkait.

Selain itu untuk masalah visa seperti yang tercantum di surat edaran BNP2TKI untuk mengurus KTKLN Pelaut harus melampirkan copy Working Visa itu tidak betul karena Pelaut biasanya mendapat seaman visa. Hal seperti merupakan suatu kesalahan dari pembuat peraturan yang tidak tahu mengenai seluk beluk aturan Pelaut dan bisa dimanfaatkan oleh oknum pos pelayanan pembuatan KTKLN untuk menarik uang dengan alasan untuk asuransi dikarenakan tidak lengkapnya persyaratan padahal pelaut yang bekerja ditas kapal itu sudah di cover asuransi dari perusahaan.

Untuk itu kami mohon kepada semua pihak yang berkepentingan agar kiranya jangan menambah panjang daftar birokrasi bagi pelaut yang ingin bekerja diluarnegeri yang sebelumnya sudah dibebani dengan berbagai aturan mengenai sertifikasi sekarang harus ditambah satu lagi dengan yang namanya KTKLN.Saya berharap agar Surat Edaran Nomor: SE. /KA/V/2011 "Tentang Pelayanan Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri" (KTKLN) segera direvisi sehingga dapat mempermudah dan bukannya mempersulit Pelaut yang akan bekerja di perusahaan pelayaran luar negeri.


Eko Sugiarto
Desa Cikaso RT.19/RW.01 Kramatmulya, Kuningan
panoil_3@yahoo.com
089636608929

(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?