detikcom

Status SID di Bank Indonesia telah Dirubah

Mita Sampaguita Lamiran - suaraPembaca
Senin, 27/06/2011 10:04 WIB
Jakarta - Menanggapi surat yang disampaikan oleh Bapak Viktor Abdi Negara melalui Detik.com pada tanggal 7 Juni 2011 lalu berjudul "Dirugikan Checking SID BI Akibat Kelalaian StanChart", bersama ini kami sampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami sehubungan dengan pencantuman status beliau dalam Sistem Informasi Debitur (SID) di Bank Indonesia.

Berdasarkan hasil penelusuran internal kami diketahui bahwa permasalahan ini terjadi dikarenakan fasilitas pinjaman Standby Cash (KTA) yang bersangkutan tidak ditutup sehingga muncul tagihan iuran tahunan pada tahun kedua dan mengakibatkan pencantuman status beliau dalam kolektabilitas 5 di SID di Bank Indonesia pada pertengahan tahun 2010 lalu.

Terkait dengan hal tersebut, bersama ini kami informasikan bahwa kami telah merubah status KTA yang bersangkutan menjadi lunas efektif pada bulan Agustus 2010.

Seluruh penjelasan tersebut telah kami sampaikan kepada beliau, baik melalui surat resmi maupun secara langsung, dan yang bersangkutan dapat menerima seluruh penjelasan kami dengan baik.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan input yang telah diberikan, Standard Chartered Bank selalu berupaya menjaga dan meningkatkan mutu layanan kami.


Mita Sampaguita Lamiran
Senior Manager, Corporate Affairs
STANDARD CHARTERED BANK
(021) 57-9999-88 atau 68000
id.contactcentre@sc.com

(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Jumat, 22/08/2014 08:51 WIB
    Lapangan Monas: Alun-alun Republik Indonesia
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menata kembali manajemen kawasan Monumen Nasional, sehubungan dengan kesemerawutan pedagang kaki lima serta parkir liar di kawasan tersebut.
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?