detikcom

Status SID di Bank Indonesia telah Dirubah

Mita Sampaguita Lamiran - suaraPembaca
Senin, 27/06/2011 10:04 WIB
Jakarta - Menanggapi surat yang disampaikan oleh Bapak Viktor Abdi Negara melalui Detik.com pada tanggal 7 Juni 2011 lalu berjudul "Dirugikan Checking SID BI Akibat Kelalaian StanChart", bersama ini kami sampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami sehubungan dengan pencantuman status beliau dalam Sistem Informasi Debitur (SID) di Bank Indonesia.

Berdasarkan hasil penelusuran internal kami diketahui bahwa permasalahan ini terjadi dikarenakan fasilitas pinjaman Standby Cash (KTA) yang bersangkutan tidak ditutup sehingga muncul tagihan iuran tahunan pada tahun kedua dan mengakibatkan pencantuman status beliau dalam kolektabilitas 5 di SID di Bank Indonesia pada pertengahan tahun 2010 lalu.

Terkait dengan hal tersebut, bersama ini kami informasikan bahwa kami telah merubah status KTA yang bersangkutan menjadi lunas efektif pada bulan Agustus 2010.

Seluruh penjelasan tersebut telah kami sampaikan kepada beliau, baik melalui surat resmi maupun secara langsung, dan yang bersangkutan dapat menerima seluruh penjelasan kami dengan baik.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan input yang telah diberikan, Standard Chartered Bank selalu berupaya menjaga dan meningkatkan mutu layanan kami.


Mita Sampaguita Lamiran
Senior Manager, Corporate Affairs
STANDARD CHARTERED BANK
(021) 57-9999-88 atau 68000
id.contactcentre@sc.com

(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Senin, 26/01/2015 09:04 WIB
    Pertobatan Moral dan Etis Penegak Hukum
    Drama hukum menegangkan bumi nusantara telah digelar nyata, bukan fiksi tapi realita. Sikap maryarakat nyata terbelah, tidak seperti Cicak vs Buaya jilid 1 yang sangat terang menderang seluruh komponen bangsa mendukung dibalik KPK.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?