detikcom

Angsuran WOM Lunas, BPKB Masih Ditahan

Mario - suaraPembaca
Selasa, 09/08/2011 15:48 WIB
Jakarta - Saya membeli sebuah Motor Jupiter MX dengan fasilitas Kredit WOM Finance, angsuran berakhir pada bulan Mei 2011.

Biasanya saya membayar cicilan di WOM Finance kantor cabang Rawamangun, dari kantor cabang itu pula saya dapat info syarat pengambilan BPKB, antara lain; KTP, STNK, Bukti Pelunasan terakhir (3 bulan). Dengan catatan, kalau KTP saat pengajuan nggak sama dengan KTP ketika mengambil BPKB, harus menyerahkan surat keterangan domisili dari pemerintah setempat.

Ketika saya hendak mengambil BPKB saya di WOM kantor cabang Gading Serpong (Pindahan dari WOM depan RS Ashobirin), saya diwajibkan membawa surat keterangan domisili dengan alasan alamat saya di sistem WOM adalah alamat tinggal bukan KTP. Mohon penjelasan dari pihak WOM finance.

  1. Mengapa ada Perbedaan antara syarat yang tertulis (dikertas) yang ada di counter WOM dengan data yang diminta. Hal itu juga sudah saya, tanyakan langsung dengan Custemer Servicenya, jawabnya memang tidak ada tertulis di sana,
  2. Apa dasar legalnya pihak WOM finance mengisi data alamat saya di system,
  3. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 2, bagaimana jika saya sudah pindah, sehingga Surat keterangan domisili yang bisa saya peroleh adalah SKD Jakarta yang notabene tidak akan sama dengan alamat saya yang ada di System WOM Finance,
  4. Kapan saya bisa memperoleh HAK (BPKB) saya?


Mario
Perum Medang Lestari Blok AIII/A29 Tangerang
mario.hutabarat@yahoo.com
081366681806

(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?