detikcom

Aktivasi Kartu Kredit Mandiri Membingungkan

Samrah - suaraPembaca
Rabu, 24/08/2011 15:06 WIB
Jakarta - Saya adalah pemegang kartu kredit Mandiri, ketika proses verifikasi berlangsung tanpa saya sadari saya salah menyebutkan alamat nomor rumah saya yang baru. Informasi yang saya terima dari petugas tersebut adalah data saya tidak dapat dibuka karena ada perbedaan data alamat.

Saya disarankan untuk mengirimkan alamat yang sesuai dan copy KTP via email untuk proses aktivasi tersebut. Setelah petugas melakukan pengecekan data, petugas tersebut mengkonfirmasi kepada saya untuk alamat nomor rumah mana yang sesuai dengan KTP. Saya infokan bahwa data yang sesuai adalah data yang ada pada form aplikasi. Petugas tersebut menginformasikan bahwa kartu kredit saya sudah di aktifkan.

Lalu pada tanggal 17 Agustus 2011 saya mencoba transaksi dengan menggunakan kartu kredit Mandiri di sebuah supermarket. Ternyata kartu kredit Mandiri saya tidak dapat digunakan transaksi dengan keterangan "do not honor".

Setelah transaksi saya lakukan dengan kartu kredit lain, saya menghubungi 14000 untuk menanyakan mengenai kegagalan transaksi tersebut. Dan informasi yang saya terima adalah kartu kredit saya tersebut belum aktif karena ada data yang tidak sesuai.

Ternyata sungguh sangat sulit untuk mengaktifkan kartu kredit Mandiri ini, sudah dikonfirmasi kartunya aktif ternyata tiba-tiba menjadi tidak aktif. Saya mohon tanggapannya dari Bank Mandiri.


Samrah
Jl. Dewi Sartika No. 234 Depok Jaya, Pancoran Mas
giast.ghifari@yahoo.co.id
085711594080

(wwn/wwn)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 31/03/2015 07:06 WIB
    Warisan yang Harus Diganti
    Kemacetan yang terjadi di beberapa kota besar seperti DKI Jakarta sudah merupakan suguhan yang biasa buat orang-orang yang tinggal atau bekerja di kota tersebut maupun di daerah sekitarnya (Bodetabek).
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%
Poling Index »

Setujukah Anda dengan pemblokiran situs-situs online yang dinilai BNPT radikal?