detikcom

Aktivasi Kartu Kredit Mandiri Membingungkan

Samrah - suaraPembaca
Rabu, 24/08/2011 15:06 WIB
Jakarta - Saya adalah pemegang kartu kredit Mandiri, ketika proses verifikasi berlangsung tanpa saya sadari saya salah menyebutkan alamat nomor rumah saya yang baru. Informasi yang saya terima dari petugas tersebut adalah data saya tidak dapat dibuka karena ada perbedaan data alamat.

Saya disarankan untuk mengirimkan alamat yang sesuai dan copy KTP via email untuk proses aktivasi tersebut. Setelah petugas melakukan pengecekan data, petugas tersebut mengkonfirmasi kepada saya untuk alamat nomor rumah mana yang sesuai dengan KTP. Saya infokan bahwa data yang sesuai adalah data yang ada pada form aplikasi. Petugas tersebut menginformasikan bahwa kartu kredit saya sudah di aktifkan.

Lalu pada tanggal 17 Agustus 2011 saya mencoba transaksi dengan menggunakan kartu kredit Mandiri di sebuah supermarket. Ternyata kartu kredit Mandiri saya tidak dapat digunakan transaksi dengan keterangan "do not honor".

Setelah transaksi saya lakukan dengan kartu kredit lain, saya menghubungi 14000 untuk menanyakan mengenai kegagalan transaksi tersebut. Dan informasi yang saya terima adalah kartu kredit saya tersebut belum aktif karena ada data yang tidak sesuai.

Ternyata sungguh sangat sulit untuk mengaktifkan kartu kredit Mandiri ini, sudah dikonfirmasi kartunya aktif ternyata tiba-tiba menjadi tidak aktif. Saya mohon tanggapannya dari Bank Mandiri.


Samrah
Jl. Dewi Sartika No. 234 Depok Jaya, Pancoran Mas
giast.ghifari@yahoo.co.id
085711594080

(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?