detikcom

Mohon Penjelasan dari Kanwil Hukum & HAM Propinsi Bali

Busono - suaraPembaca
Rabu, 11/01/2012 11:26 WIB
Denpasar - Saya ingin menayakan tentang prosedur pengurusan konversi dari ITAS ke ITAP, karena saat ini sedang mengurus konversi ITAS ke ITAP direktur kami.

Semua persyaratan administrasi sudah saya lengkapi dan dari pihak KANIM Kuta Bali, kami telah mendapatkan rekomendasi namun Kanwil Hukum & HAM Propinsi Bali meminta IMTA yang baru padahal IMTA Direktur kami masih berlaku sampai dengan Maret 2012.

Karena IMTA tersebut sudah yang ke lima kalinya, menurut pihak Disnaker sudah tidak mungkin mengeluarkan IMTA ke VI karena tidak ada aturannya.

Menurut Disnaker Bali, apabila sudah mencapai IMTA ke V, TKA harus di EPO dahulu baru apply yang baru lagi. Tapi permasalahannya kami ingin apply alih status dari ITAS Ke ITAP yang secara administrasi sudah lengkap.

Mohon penjelasan mengapa Kanwil Hukum & HAM Propinsi Bali meminta persyaratan yang menurut saya tidak mungkin, padahal Disnaker mengatakan bahwa semua persyaratan sudah sesuai dengan peraturan.


Busono
Jl Hangtuah Gg Mawar V Sanur, Denpasar
fany.busono@gmail.com
081 558 632 701

(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Sabtu, 12/07/2014 02:06 WIB
    Wisma Samudera, Aset Sejarah yang Terbiarkan
    Saat ditawan Belanda di Mentok sekitar tahun 1948, Bung Karno menyempatkan waktu untuk mengunjungi Toboali yang saat itu berstatus sebagai kewedanaan.
ProKontra Index »

Polisi akan Razia dan Bubarkan Sahur on The Road

Dari hari ke hari, Sahur on The Road (SOTR) alias sahur keliling yang awalnya niatnya baik, membagi-bagikan sahur ke warga tidak mampu, kini melenceng semakin meresahkan, melakukan vandalisme hingga pembacokan. Terakhir Senin (21/7) dini hari, beberapa korban pembacokan kelompok SOTR berjatuhan. Polda Metro Jaya akan merazia, membubarkan hingga menindak kelompok SOTR yang melakukan tindak pidana. Bila Anda setuju dengan tindakan Polda Metro Jaya, pilih Pro!
Pro
72%
Kontra
28%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?