detikcom

Mohon Penjelasan dari Kanwil Hukum & HAM Propinsi Bali

Busono - suaraPembaca
Rabu, 11/01/2012 11:26 WIB
Denpasar - Saya ingin menayakan tentang prosedur pengurusan konversi dari ITAS ke ITAP, karena saat ini sedang mengurus konversi ITAS ke ITAP direktur kami.

Semua persyaratan administrasi sudah saya lengkapi dan dari pihak KANIM Kuta Bali, kami telah mendapatkan rekomendasi namun Kanwil Hukum & HAM Propinsi Bali meminta IMTA yang baru padahal IMTA Direktur kami masih berlaku sampai dengan Maret 2012.

Karena IMTA tersebut sudah yang ke lima kalinya, menurut pihak Disnaker sudah tidak mungkin mengeluarkan IMTA ke VI karena tidak ada aturannya.

Menurut Disnaker Bali, apabila sudah mencapai IMTA ke V, TKA harus di EPO dahulu baru apply yang baru lagi. Tapi permasalahannya kami ingin apply alih status dari ITAS Ke ITAP yang secara administrasi sudah lengkap.

Mohon penjelasan mengapa Kanwil Hukum & HAM Propinsi Bali meminta persyaratan yang menurut saya tidak mungkin, padahal Disnaker mengatakan bahwa semua persyaratan sudah sesuai dengan peraturan.


Busono
Jl Hangtuah Gg Mawar V Sanur, Denpasar
fany.busono@gmail.com
081 558 632 701

(wwn/wwn)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Rabu, 20/05/2015 07:19 WIB
    Penggiat Buku untuk Kebangkitan Nasional
    Arah perjalanan awal kebangkitan nasional dipelopori Van Ophuijsen atau dikenal Boedi Oetomo didirikan oleh Dr. Soetomo dan digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo.
ProKontra Index »

Ayah Pemerkosa Putri Kandung dan Bunuh 4 Anaknya Layak Dihukum Mati!

Sadriansyah, warga Sungai Kunjang, Samarinda, Kaltim tega memperkosa putri kandungnya dan membunuh 4 anak-anak sendiri saat masih kecil. Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq berpendapat, Sadriansyah pantas dihukum mati karena menjadi ayah yang biadab. Bila Anda setuju bahwa hukuman yang setimpal bagi Sadriansyah adalah hukuman mati, pilih Pro!
Pro
91%
Kontra
9%
Poling Index »

Puaskah Anda terhadap kinerja DPR sekarang?