detikcom

Mohon Penjelasan dari Kanwil Hukum & HAM Propinsi Bali

Busono - suaraPembaca
Rabu, 11/01/2012 11:26 WIB
Denpasar - Saya ingin menayakan tentang prosedur pengurusan konversi dari ITAS ke ITAP, karena saat ini sedang mengurus konversi ITAS ke ITAP direktur kami.

Semua persyaratan administrasi sudah saya lengkapi dan dari pihak KANIM Kuta Bali, kami telah mendapatkan rekomendasi namun Kanwil Hukum & HAM Propinsi Bali meminta IMTA yang baru padahal IMTA Direktur kami masih berlaku sampai dengan Maret 2012.

Karena IMTA tersebut sudah yang ke lima kalinya, menurut pihak Disnaker sudah tidak mungkin mengeluarkan IMTA ke VI karena tidak ada aturannya.

Menurut Disnaker Bali, apabila sudah mencapai IMTA ke V, TKA harus di EPO dahulu baru apply yang baru lagi. Tapi permasalahannya kami ingin apply alih status dari ITAS Ke ITAP yang secara administrasi sudah lengkap.

Mohon penjelasan mengapa Kanwil Hukum & HAM Propinsi Bali meminta persyaratan yang menurut saya tidak mungkin, padahal Disnaker mengatakan bahwa semua persyaratan sudah sesuai dengan peraturan.


Busono
Jl Hangtuah Gg Mawar V Sanur, Denpasar
fany.busono@gmail.com
081 558 632 701

(wwn/wwn)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Senin, 02/03/2015 10:35 WIB
    Chapel Hill Shooting: Dari Rasisme ke Terorisme
    Kasus penembakan terhadap tiga muslim Amerika di Chapel Hill yang menempati urutan ke 7 trending topic dunia, telah menyisakan asa bagi kaum muslim di seluruh dunia. Peristiwa ini menyusul kejadian penembakan serupa di Paris terhadap wartawan majalah satire Chalrie Hebdo sebagai respon atas penerbitan kartun Nabi Muhammad.
ProKontra Index »

Dukung Ahok Lawan Begal APBD DKI!

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI perihal 'dana siluman' dalam APBD 2015 menjadi perhatian publik. Berbagai gerakan warga dilancarkan untuk mendukung Ahok melawan begal APBD. Di sudut-sudut jalan terdapat berbagai spanduk mendukung Ahok. Salah satunya spanduk "#Kami Adalah Ahok, Lawan Begal APBD". Bila Anda setuju gerakan warga mendukung Ahok, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%
Poling Index »

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) melaporkan 'dana siluman' yang muncul dalam APBD DKI sejak tahun 2012 ke KPK. Setujukah Anda dengan tindakan Ahok ini?