detikcom

Keluhan Proses Reward Points Standard Chartered

Lie Heng - suaraPembaca
Jumat, 09/03/2012 13:25 WIB
Jakarta - Saya melakukan redeem atas points credit card platinum Standard Chartered pada tanggal 20 Desember 2011, namun sampai hari ini tidak realisasi dari order yang saya submitted.

Saya melakukan dua kali follow up, yang pertama dengan alasan bahwa order sedang di proses oleh vendor waktu saya follow up sekitar awal Februari 2011.

Yang kedua pada tanggal 7 Maret 2012, ternyata masih on process dengan alasan belum di verifikasi data perpindahan alamat yang saya lakukan di akhir bulan Februari.

Customer service memberitahukan bahwa saya akan di verifikasi kembali untuk perubahan alamat dengan menghubungi alamat maupun nomor telpon saya yang lama, padahal saya sudah memberi informasi mengenai nomor baru dan alamat baru.

Jika pihak Standard Chartered melakukan sesuai SOP Reward points yang tertera di proses order, maka seharusnya reward order sudah saya terima paling lambat tanggal 20-25 januari 2011.

Menurut saya redeem points reward seperti ini bukan lah reward, melainkan plain Pain yang harus di urus. Reward adalah untuk kemudahan customer agar happy.


Lie Heng
Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara
heng.lie@gmail.com
087878716777

(wwn/wwn)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%
Poling Index »

John F Kennedy menyatakan "My loyality to my party ends where my loyality to the country begins" VS Megawati yang mengatakan "Presiden dan wapres memang sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik partai". Pilih mana?