detikcom

Collection ANZ tidak Professional

Ade Suryaningrum - suaraPembaca
Selasa, 10/04/2012 10:04 WIB
Jakarta - Saya adalah nasabah Kredit Tanpa Agunan ANZ sejak Desember 2009 yang selalu membayar cicilan sebelum jatuh tempo setiap tanggal 23, dan masih menyimpan semua bukti pembayarannya.

Bulan Januari 2012, saya menerima telepon ANZ dari No. 021 29220300, dari bagian collection yang bermaksud menagih cicilan KTA dari bulan November 2011 s.d. Januari 2012 beserta dendanya sebesar Rp.100,000 untuk setiap bulan keterlambatan.

Saya jelaskan bahwa saya sudah membayarnya, namun petugas menjelaskan bahwa di sistem ANZ tagihan saya masih ada. Saya minta surat tagihan tersebut dikirimkan ke alamat rumah saya. Namun dia menolak dan meminta saya untuk datang ke kantor ANZ untuk melunasi tagihan saya.

Belakangan ini saya menerima telepon dari ANZ, menagih cicilan KTA untuk bulan Maret 2012. Ini adalah cicilan saya ke 27 dari 36 cicilan. Saya sudah jelaskan dengan sangat detail bahwa saya sudah melakukan pembayaran tanggal 13 Maret 2012 via ATM BCA Botani Square 2 Bogor pada pkl. 16:59.

Namun hampir setiap hari saya mendapat telepon dari ANZ dengan pertanyaan yang sama dari orang yang berbeda. Masih tersimpan di call history mobile phone.

Tanggal 5 April 2012, saya dihubungi pihak ANZ yang menjelaskan bahwa pembayaran sudah diterima tanggal 29 Maret 2012. Saya jelaskan bahwa saya tidak terlambat bayar dan saya tidak bersedia membayar denda keterlambatan bila timbul denda.

Saya sangat kecewa dengan sistem yang berjalan di ANZ, sangat tidak profesional dan jelas-jelas hal ini sangat merugikan saya.


Ade Suryaningrum
Jl Asri, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
ade_suryaningrum@yahoo.com
08561859203

(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
OpiniAnda Index »
  • Jumat, 22/08/2014 08:51 WIB
    Lapangan Monas: Alun-alun Republik Indonesia
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menata kembali manajemen kawasan Monumen Nasional, sehubungan dengan kesemerawutan pedagang kaki lima serta parkir liar di kawasan tersebut.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
62%
Kontra
38%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?