detikcom

Tagihan Fiktif Kartu Kredit Mandiri

M. Samsul Bahri - suaraPembaca
Selasa, 24/04/2012 12:15 WIB
Jakarta - Saya pemegang kartu kredit Mandiri jenis Titanium dan tidak pernah saya gunakan sama sekali. Tapi hingga bulan ini, saya mendapatkan saldo saya sekitar Rp 600-Rp 700 ribuan.

Pada bulan Mei 2011, sales Bank Mandiri memaksa saya membuat kartu kredit Mandiri. Karena merasa terganggu aktifitas saya dan keluarga, saya terpaksa menyetujui dengan asumsi saya bisa saja tidak aktifkan jika kartu sudah jadi.

Bulan Juni 2011 saya dihubungi pihak bank untuk mengingatkan aktivasi kartu dengan janji tidak akan ada biaya administrasi bulanan selama tidak digunakan.

Akhirnya saya lupa apakah saya setuju mengaktifkan ataukah aktif otomatis, tetapi ternyata saya sudah dikenakan biaya administrasi bulanan Rp 75 ribu yang akhirnya terus terakumulasi setiap bulan berikut dendanya.

Hingga saat saya menulis surat ini total tagihan atas kartu kredit saya sekitar Rp 600-Rp 700 ribu. Padahal saya tidak pernah menggunakan sama sekali. Kira-kira bulan Februari 2012, saya mendapat surat peringatan untuk di blacklist.

Sampai saat ini saya terus dapat surat tagihan atas kartu yang tidak pernah saya gunakan. Saya merasa dijebak dan dirugikan. Belum lagi ancaman blacklist yang saya terima.


M. Samsul Bahri
Perum Bojong Depok Baru2, Bogor
Msamsulbahri@Gmail.com
08119109610


(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Sabtu, 20/12/2014 16:04 WIB
    Kemaritiman: Saatnya Mewujudkan Cita-cita Mulia Suharto yang Tertunda
    Hari-hari ini kita membaca dan mendengar pembicaraan tentang kemaritiman di media massa tengah hangat-hangatnya. Tentu antusiasme pejabat dan pemangku untuk membenahi sektor kelautan membuncah, campur aduk antara pesimisme dan optimisme perlu kita dukung meskipun terkesan terlambat.
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?