detikcom

Tagihan Fiktif Kartu Kredit Mandiri

M. Samsul Bahri - suaraPembaca
Selasa, 24/04/2012 12:15 WIB
Jakarta - Saya pemegang kartu kredit Mandiri jenis Titanium dan tidak pernah saya gunakan sama sekali. Tapi hingga bulan ini, saya mendapatkan saldo saya sekitar Rp 600-Rp 700 ribuan.

Pada bulan Mei 2011, sales Bank Mandiri memaksa saya membuat kartu kredit Mandiri. Karena merasa terganggu aktifitas saya dan keluarga, saya terpaksa menyetujui dengan asumsi saya bisa saja tidak aktifkan jika kartu sudah jadi.

Bulan Juni 2011 saya dihubungi pihak bank untuk mengingatkan aktivasi kartu dengan janji tidak akan ada biaya administrasi bulanan selama tidak digunakan.

Akhirnya saya lupa apakah saya setuju mengaktifkan ataukah aktif otomatis, tetapi ternyata saya sudah dikenakan biaya administrasi bulanan Rp 75 ribu yang akhirnya terus terakumulasi setiap bulan berikut dendanya.

Hingga saat saya menulis surat ini total tagihan atas kartu kredit saya sekitar Rp 600-Rp 700 ribu. Padahal saya tidak pernah menggunakan sama sekali. Kira-kira bulan Februari 2012, saya mendapat surat peringatan untuk di blacklist.

Sampai saat ini saya terus dapat surat tagihan atas kartu yang tidak pernah saya gunakan. Saya merasa dijebak dan dirugikan. Belum lagi ancaman blacklist yang saya terima.


M. Samsul Bahri
Perum Bojong Depok Baru2, Bogor
Msamsulbahri@Gmail.com
08119109610


(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
OpiniAnda Index »
  • Jumat, 22/08/2014 08:51 WIB
    Lapangan Monas: Alun-alun Republik Indonesia
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menata kembali manajemen kawasan Monumen Nasional, sehubungan dengan kesemerawutan pedagang kaki lima serta parkir liar di kawasan tersebut.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?