detikcom

Tagihan Fiktif Kartu Kredit Mandiri

M. Samsul Bahri - suaraPembaca
Selasa, 24/04/2012 12:15 WIB
Jakarta - Saya pemegang kartu kredit Mandiri jenis Titanium dan tidak pernah saya gunakan sama sekali. Tapi hingga bulan ini, saya mendapatkan saldo saya sekitar Rp 600-Rp 700 ribuan.

Pada bulan Mei 2011, sales Bank Mandiri memaksa saya membuat kartu kredit Mandiri. Karena merasa terganggu aktifitas saya dan keluarga, saya terpaksa menyetujui dengan asumsi saya bisa saja tidak aktifkan jika kartu sudah jadi.

Bulan Juni 2011 saya dihubungi pihak bank untuk mengingatkan aktivasi kartu dengan janji tidak akan ada biaya administrasi bulanan selama tidak digunakan.

Akhirnya saya lupa apakah saya setuju mengaktifkan ataukah aktif otomatis, tetapi ternyata saya sudah dikenakan biaya administrasi bulanan Rp 75 ribu yang akhirnya terus terakumulasi setiap bulan berikut dendanya.

Hingga saat saya menulis surat ini total tagihan atas kartu kredit saya sekitar Rp 600-Rp 700 ribu. Padahal saya tidak pernah menggunakan sama sekali. Kira-kira bulan Februari 2012, saya mendapat surat peringatan untuk di blacklist.

Sampai saat ini saya terus dapat surat tagihan atas kartu yang tidak pernah saya gunakan. Saya merasa dijebak dan dirugikan. Belum lagi ancaman blacklist yang saya terima.


M. Samsul Bahri
Perum Bojong Depok Baru2, Bogor
Msamsulbahri@Gmail.com
08119109610


(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Kamis, 17/04/2014 11:56 WIB
    Selamatkan Remaja dengan Islam
    Pada tanggal 26 April 2014, 20 ribu pelajar Sumatera Utara akan mengikuti Gebyar Generasi Berencana (GenRe). Acara ini dimotori oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Utara.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?