detikcom

Tanggapan Mandiri atas Pengaduan Bapak Hendra

Sukoriyanto Saputro - suaraPembaca
Rabu, 13/06/2012 11:12 WIB
Jakarta - Menanggapi pengaduan dari Bapak Hendra Kurniawan di media online Detik.com tanggal 7 Juni 2012 mengenai "Kartu Kredit Terblokir, Bank Mandiri tidak Memberikan Solusi", dengan ini kami sampaikan terima kasih atas masukan yang Bapak Hendra Kurniawan berikan dan mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami.

Kegagalan transaksi online yang Bapak Hendra Kurniawan lakukan disebabkan karena terblokirnya fitur transaksi online dengan menggunakan Mandiri Kartu Kredit Bapak Hendra Kurniawan akibat adanya kesalahan memasukkan kode PIN transaksi online sebanyak 3 (tiga) kali.

Saat ini kami telah mengaktifkan kembali fitur transaksi online pada Mandiri Kartu Kredit Bapak Hendra Kurniawan.

Kami telah menghubungi Bapak Hendra Kurniawan untuk menyampaikan penjelasan dan penyelesaian atas permasalahan dimaksud secara lisan maupun tertulis. Bapak Hendra Kurniawan dapat menerima dengan baik penjelasan dan penyelesaian yang disampaikan.

Apabila masih terdapat pertanyaan ataupun saran yang ingin disampaikan, selain dapat menghubungi Customer Service kami yang akan membantu melalui Mandiri Call layanan 24 jam di nomor 14000, Bapak Hendra Kurniawan juga dapat menghubungi kami melalui website www.bankmandiri.co.id dengan memilih menu contact us atau langsung melalui email customer.care@bankmandiri.co.id.


Sukoriyanto Saputro
Corporate Secretary
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 16/09/2014 11:33 WIB
    'Mengobati' Pilkada Langsung Oleh Rakyat
    Penulis teringat seuntai kalimat ceramah Almarhum Dr.H. Zainuddin MZ, 'ibarat makan salak, bukan isinya yang kita makan tetapi kulitnya yang kita ambil lalu batunya kita telen, ya pasti rusak'.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?