detikcom

6 Tahun Salah Mencatat Digit Meter PLN

Nor Triasmara - suaraPembaca
Rabu, 13/06/2012 12:33 WIB
Sampit - Tagihan rekening listrik kami dibulan April 2012 tiba-tiba melonjak sangat signifikan. Pada bulan-bulan sebelumnya, tagihan listrik kami Rp.800.000, kemudian bulan April tagihan kami menjadi Rp.11.035.280.

Ketika kami konfirmasikan hal ini ke PLN setempat, dijelaskan bahwa selama ini petugas pencatatan PLN melakukan kesalahan, kekurangan pencatatan digit pada Kwh meter dan kesalahan ini sudah berlangsung sejak 2006.

Oleh karena itu kami diharuskan membayar kekurangan tagihan tersebut sejak 2006 s/d 2012, yang akan dicicil setiap bulannya. Dimana cicilan tersebut sebesar Rp.5.300.000 ditambah biaya pemakaian listrik.

Tentunya kami sangat keberatan dengan hal ini, mengapa kesalahan ini baru terdeteksi sekarang dan dibebankan ke pelanggan, padahal ini merupakan kesalahan dari PLN.


Nor Triasmara
Jl Yos Sudarso, Sampit
nor.triasmara@meratusline.com
085725034511

(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Kamis, 17/04/2014 11:56 WIB
    Selamatkan Remaja dengan Islam
    Pada tanggal 26 April 2014, 20 ribu pelajar Sumatera Utara akan mengikuti Gebyar Generasi Berencana (GenRe). Acara ini dimotori oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Utara.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?