detikcom

Transaksi Misterius Kartu Kredit Bank Permata

Theresia Widyastuti - suaraPembaca
Rabu, 13/06/2012 14:30 WIB
Bekasi - Pada bulan September 2011 saya mengaktifkan kartu tambahan kartu Kredit Permata sebagai pengganti kartu Kredit GE.

Bulan berikutnya saya mendapatkan tagihan, yaitu transaksi Rp 4 juta pada tanggal 19 September 2011 dan Rp 1 juta pada tanggal 30 September 2011 di Solo atas nama kartu kredit tambahan untuk ibu saya.

Padahal beliau tidak pernah melakukan transaksi tersebut dan kartu kredit GE nya masih tersimpan di dalam dompetnya. Sedangkan kartu kredit Permata (kartu pengganti) masih saya simpan rapi di amplop di Bekasi.

Saya telah membuat surat penyanggahan transaksi, tetapi tagihan masih dibebankan kepada saya, hampir setiap hari saya ditagih.

Tanggal 27 April 2012 saya menerima hasil investigasi setelah sebelumnya melaporkannya ke Kantor Bank Permata di Gedung BRI, dan ternyata tandatangan pada struk pembelanjaan kedua transaksi tersebut berbeda dengan tanda tangan pemilik kartu tambahan.

Pada saat konfirmasi pada tanggal 29 Mei 2012 disebutkan bahwa transaksi tersebut menggunakan kartu asli. Tapi tidak bisa dibuktikan transaksi tersebut menggunakan kartu GE atau kartu Permata karena kedua kartu tersebut bernomor sama.

Dan pihak bank Permata menyetujui bahwa tanda tangan di struk berbeda dengan tanda tangan pemilik kartu kredit asli, dengan kata lain Bank Permata menyetujui transaksi kartu kredit digunakan oleh orang lain atau siapa saja bahkan orang jahat selain pemilik kartu kredit.

Dengan ini saya meminta kepada Bank Permata untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.


Theresia Widyastuti R
Villa Galaxi Jl. Lotus Tengah 2 Bekasi
theresia_nuning@yahoo.com
081381547288

(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
65%
Kontra
35%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?