detikcom

Pengajuan Keluhan ke PT Telkom Melelahkan

Melati Cahyaningrum - suaraPembaca
Selasa, 03/07/2012 11:36 WIB
Jakarta - (PT Telkom telah menanggapi permasalahan yang diajukan oleh Ibu Melati)

Saya mengajukan pemisahan rekening pembayaran antara rekening Speedy dan TV kabel (Telkomvision) pada tanggal 16 Mei 2012 di Plasa Telkom Mampang dan dilayani oleh customer service.

Dipastikan bahwa untuk pembayaran pada bulan berikutnya sudah dipisah, namun pada saat saya pengcekan rekening melalu online ternyata masih terlihat adanya penggabungan.

Sebelum saya melakukan pembayaran saya menanyakan perihal tersebut kepada 147, namun saya terkesan di 'pingpong' dari operator Speedy ke operator Telkomvision.

Pada sistem Telkomvision dinyatakan sudah ada pemisahan tetapi anehnya saya dioper kembali ke operator Speedy, saya harus menjelaskan dari awal kembali kapan, dimana tanggal berapa di Plaza Telkom, benar benar sangat melelahkan hanya demi mengharapkan informasi mengapa billing nya masih tergabung.

Pada tanggal 1 Juli saya hendak menonton layanan Telkomvision dan ternyata semua siaran channel terblokir. Saya kembali mengubungi kembali 147, dinyatakan bahwa belum ada pembayaran pada sistem Telkomvision. Padahal saya sudah melakukan pembayaran sesuai billing yang tertera dan saya diharuskan menunggu 2x24 jam.

Pada tanggal 2 Juli saya kembali menghubungi 147 kembali dan seperti sebelumnya saya mendapatkan jawaban sedang dalam proses.


Melati Cahyaningrum
Jl Menteng Pulo, Jakarta Selatan
mella.cahya@gmail.com
08158152044


(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 16/09/2014 11:33 WIB
    'Mengobati' Pilkada Langsung Oleh Rakyat
    Penulis teringat seuntai kalimat ceramah Almarhum Dr.H. Zainuddin MZ, 'ibarat makan salak, bukan isinya yang kita makan tetapi kulitnya yang kita ambil lalu batunya kita telen, ya pasti rusak'.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?