detikcom

Penggantian Kartu IM3 Bermasalah

Alfiyanti - suaraPembaca
Rabu, 04/07/2012 13:16 WIB
Jakarta - Saya pengguna kartu IM3 Indosat sejak tahun 2005, pada tanggal 29 Juni 2012, saya melakukan penggantian simcard IM3, karena simcard saya sering rejected di blackberry.

Saat itu saya diinformasikan bahwa simcard akan aktif dalam waktu 1 jam dan paling lama 1x24 jam. Namun setelah satu hari berlalu kartu masih belum bisa digunakan.

Petugas call service menginformasikan status kartu saya sudah aktif, kemungkinan simcard yang baru bermasalah, untuk itu saya disarankan untuk kembali ke galeri Indosat Pondok Indah.

Senin, 2 Juli 2012, saya kembali ke Galeri Indosat Pondok Indah, saya diberikan kartu baru. Simcard tersebut sudah langsung aktif dan bisa digunakan, namun untuk paket bb baru bosa digunakan setelah 3-4 jam kemudian.

Setelah sy menunggu sampai 4 jam lebih, sy cabut pasang batere. Namun paket bb sy msh belym aktif. Kemudian sy telp ke customer service indosat tapi hanya dibuatkan laporan tanpa solusi dan sy diminta menunggu sampai besok.(Hari ini 3 juli 2012)

Hari ini 3 juli hingga jam 12 siang paket bb sy belum aktif juga. Kemudian sy melakukan registrasi untuk paket BIS bulanan. Pulsa saya sudah ke potong tp paket blackberry masih belum aktif.


Alfiyanti
Jl Cilandak Tengah, Jakarta Selatan


(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 16/09/2014 11:33 WIB
    'Mengobati' Pilkada Langsung Oleh Rakyat
    Penulis teringat seuntai kalimat ceramah Almarhum Dr.H. Zainuddin MZ, 'ibarat makan salak, bukan isinya yang kita makan tetapi kulitnya yang kita ambil lalu batunya kita telen, ya pasti rusak'.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?