detikcom

Kartu Kredit Belum Diterima, Bukopin Menagih Annual Fee

Sayfrudin - suaraPembaca
Rabu, 04/07/2012 14:08 WIB
Jakarta - (Bank Bukopin telah memberikan penjelasan atas keluhan dibawah ini)

Awal tahun 2011 saya mengajukan aplikasi kartu kredit Bukopin yang ditawarkan, namun setelah mendapat informasi via SMS bahwa kartu disetujui, kartu kredit belum juga dikirim.

Sampai pada bulan Mei 2012 saya dikejutkan oleh tagihan annual fee sebesar Rp 225.000 untuk kartu yang tidak saya terima dan aktifkan.

Call center menginformasikan bahwa tagihan bisa dihapus atau kartu dikirim ulang jika saya membayar annual fee untuk kartu yang tidak saya gunakan.

Saya setuju untuk membayar sekaligus mengupdate perubahan alamat kantor dan rumah dengan alasan menghindari bad record di catatan BI.

Tanggal 3 Juli 2012 saya membayar tagihan annual fee ke cabang Bukopin dengan jumlah minimum karena tidak mendapat surat tagihan lagi sejak Mei 2012. Setelah saya konfirmasikan ke call center mengenai pembayaran dan perihal pengiriman kartu yang juga tidak saya terima, diinformasikan bahwa karena gagal kirim jadi kartu dihancurkan dan harus mengajukan aplikasi ulang jika masih berminat.

Sementara uang yang sudah saya setorkan sebesar Rp 150.000 tidak bisa dikembalikan. Saya hanya bisa berharap tidak ada record yang buruk di BI karena kesalahan Bukopin dalam menangani kartu kredit Saya.


Sayfrudin
Jl. Durentiga Selatan, Jakarta Selatan
sayfrudin@gmail.com
08111905688


(wwn/wwn)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Senin, 26/01/2015 09:04 WIB
    Pertobatan Moral dan Etis Penegak Hukum
    Drama hukum menegangkan bumi nusantara telah digelar nyata, bukan fiksi tapi realita. Sikap maryarakat nyata terbelah, tidak seperti Cicak vs Buaya jilid 1 yang sangat terang menderang seluruh komponen bangsa mendukung dibalik KPK.
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?