detikcom

Kartu Kredit Belum Diterima, Bukopin Menagih Annual Fee

Sayfrudin - suaraPembaca
Rabu, 04/07/2012 14:08 WIB
Jakarta - (Bank Bukopin telah memberikan penjelasan atas keluhan dibawah ini)

Awal tahun 2011 saya mengajukan aplikasi kartu kredit Bukopin yang ditawarkan, namun setelah mendapat informasi via SMS bahwa kartu disetujui, kartu kredit belum juga dikirim.

Sampai pada bulan Mei 2012 saya dikejutkan oleh tagihan annual fee sebesar Rp 225.000 untuk kartu yang tidak saya terima dan aktifkan.

Call center menginformasikan bahwa tagihan bisa dihapus atau kartu dikirim ulang jika saya membayar annual fee untuk kartu yang tidak saya gunakan.

Saya setuju untuk membayar sekaligus mengupdate perubahan alamat kantor dan rumah dengan alasan menghindari bad record di catatan BI.

Tanggal 3 Juli 2012 saya membayar tagihan annual fee ke cabang Bukopin dengan jumlah minimum karena tidak mendapat surat tagihan lagi sejak Mei 2012. Setelah saya konfirmasikan ke call center mengenai pembayaran dan perihal pengiriman kartu yang juga tidak saya terima, diinformasikan bahwa karena gagal kirim jadi kartu dihancurkan dan harus mengajukan aplikasi ulang jika masih berminat.

Sementara uang yang sudah saya setorkan sebesar Rp 150.000 tidak bisa dikembalikan. Saya hanya bisa berharap tidak ada record yang buruk di BI karena kesalahan Bukopin dalam menangani kartu kredit Saya.


Sayfrudin
Jl. Durentiga Selatan, Jakarta Selatan
sayfrudin@gmail.com
08111905688


(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
OpiniAnda Index »
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
68%
Kontra
32%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?