detikcom

Layanan Okevision Diblokir Tanpa Sebab dan Solusi

Vina Angelina - suaraPembaca
Rabu, 04/07/2012 15:02 WIB
Jakarta - (Permasalahan Ibu Eva telah diselesaikan dengan baik oleh Okevision)

Saya berlangganan berlangganan TopTV sejak bulan November 2011, kemudian pada bulan Maret 2012 saya mendapat tawaran melalui telepon dari sales TopTV untuk mengupgrade Top TV menjadi Okevision.

Sales menjelaskan paket acara serta biaya berlangganan bulanannya, lalu saya setuju untuk pindah layanan ke Okevision untuk paket basic dengan biaya berlangganan Rp. 125.000/bulan.

Namun sampai bulan Juni 2012 tayangan saya masih TopTV tapi billing sudah berubah ke Okevision, waktu saya mau membayar lewat ATM saya lihat tagihannya sebesar Rp. 255.000 atau sebesar tagihan 2 bulan.

Kemudian saya menghubungi call center perihal paket langganan saya yang tidak berubah tapi billing sudah update, call center mengatakan bahwa saya sudah terdaftar layanan Okevision dan akan melakukan restart tayangan paling lama 1x24 jam. Tapi tayangan masih tidak berubah.

Sampai dengan tanggal 16 Juni 2012 semua tayangan saya terblokir, call center yang saya hubungi meminta saya untuk merestart alat decoder tapi tayangan tetap tidak muncul. Call center mengatakan akan melakukan otorisasi dari pusat selama 1x24 jam dan meminta agar alat decoder saya tetap dalam posisi menyala.

Keesokan harinya tayangan saya tetap tidak muncul dan masih dengan keterangan yang sama. Saya kembali menghubungi call center dan mereka tetap memberikan jawaban untuk melakukan otorisasi ulang selama 1x24 jam.

Pada tanggal 29 Juni 2012, Okevision mengirim teknisi dan setelah diperiksa tayangan saya diblokir dan tidak bisa diperbaiki oleh teknisi, hanya bisa diperbaiki dari kantor pusat, saya diminta untuk menunggu 1x24 jam dan tetap menyalakan decoder. Saya tunggu sampai besok tetapi masih belum menyala.


Vina Angelina
Jl. Pulo Raya 4 Jakarta Selatan
vinangelina@yahoo.co.id
08989192974


(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
OpiniAnda Index »
  • Jumat, 22/08/2014 08:51 WIB
    Lapangan Monas: Alun-alun Republik Indonesia
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menata kembali manajemen kawasan Monumen Nasional, sehubungan dengan kesemerawutan pedagang kaki lima serta parkir liar di kawasan tersebut.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
63%
Kontra
37%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?