detikcom

Pelayanan Buruk XXI Yogyakarta

Riza Rismadani - suaraPembaca
Kamis, 05/07/2012 13:57 WIB
Yogyakarta - Tanggal 2 Juli 2012 saya bermaksud menemani adik kecil saya menonton film liburan di XXI Yogyakarta. Setelah mengantri beberapa lama, petugas tiket memanggil saya.

Saya memesan tiket untuk film Madagascar, jam 18.30, tetapi perugas menunjukkan film lain di komputer screen nya. Saya meralat, bahwa yang saya inginkan Madagascar, bukan film tersebut.

Beliau mengomel dan bersikeras bahwa saya tadi menyebutkan film tersebut dan bukan Madagascar. Ketika petugas ini menunjukkan screen seat untuk Madagascar, bukannya memandu, saya disuruh memilih sendiri seperti orang bodoh.

Ketika saya bermaksud membayar dengan uang pecahan Rp.100.000, beliau kembali mengatakan bahwa jika tidak ada uang kecil maka saya tidak bisa nonton.

Saya rasa XXItidak akan merasa rugi jika hanya kehilangan satu pelanggan. Akan tetapi, bila ditengok kembali, apakah pantas perusahaan sebesar XXI memperlakukan konsumennya seperti itu.


Riza Rismadani
Jl. Kaliurang, Yogyakarta
riza.rismadani@gmail.com

(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Senin, 26/01/2015 09:04 WIB
    Pertobatan Moral dan Etis Penegak Hukum
    Drama hukum menegangkan bumi nusantara telah digelar nyata, bukan fiksi tapi realita. Sikap maryarakat nyata terbelah, tidak seperti Cicak vs Buaya jilid 1 yang sangat terang menderang seluruh komponen bangsa mendukung dibalik KPK.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?