detikcom

JNE Salah Alamat Pengiriman

Rizki Teguh Kurniawan - suaraPembaca
Kamis, 05/07/2012 16:14 WIB
Tasikmalaya - (JNE telah menyelesaikan permasalahan yang terjadi)

Pada tanggal 28 Juni 2012 erlanggashop.com di Jakarta telah mengirimkan buku yang saya beli dengan menggunakan jasa paket reguler dari JNE.

Paket yang dikirimkan tersebut memiliki nomor AWB 1900612800007 ditujukan kepada saya yang beralamat di Tasikmalaya. Setiap hari saya selalu memantau status pengiriman barang saya di jne.co.id dan hasilnya selalu "on process".

Pada tanggal 4 Juli 2012, paket belum saya terima, pada status pengiriman paket di jne.co.id tercantum bahwa paket telah diterima pada tanggal 30 Juni 2012 oleh seseorang yang bernama Agus di Bandung.

Saya dengan cepat menghubungi customer care lewat email, namun tidak jawaban. Mohon dengan sangat penjelasan dan solusinya.


Rizki Teguh Kurniawan
Jl RE Martadinata, Tasikmalaya
rizkiteguhkurniawan@gmail.com
085223959670


(wwn/wwn)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Kamis, 05/03/2015 10:28 WIB
    Demam Akik dan Semangat Kemerdekaan
    Beberapa waktu lalu masyarakat dihebohkan dengan ditemukannya (bahan) batu permata jenis giok di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Tidak tanggung-tanggung berat giok yang ditemukan Usman (45th), seorang petani yang beralih profesi menjadi pencari batu permata ini diperkirakan seberat 20 ton.
ProKontra Index »

Dukung Ahok Lawan Begal APBD DKI!

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI perihal 'dana siluman' dalam APBD 2015 menjadi perhatian publik. Berbagai gerakan warga dilancarkan untuk mendukung Ahok melawan begal APBD. Di sudut-sudut jalan terdapat berbagai spanduk mendukung Ahok. Salah satunya spanduk "#Kami Adalah Ahok, Lawan Begal APBD". Bila Anda setuju gerakan warga mendukung Ahok, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%
Poling Index »

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) melaporkan 'dana siluman' yang muncul dalam APBD DKI sejak tahun 2012 ke KPK. Setujukah Anda dengan tindakan Ahok ini?