detikcom

Refund Garuda Indonesia, 3 Bulan Tanpa Ada Penyelesaian

Jane Lasut - suaraPembaca
Jumat, 06/07/2012 10:23 WIB
Bogor - Pada awal April 2012 lalu, saya ke kantor Garuda Indonesia untuk mengganti tanggal keberangkatan dan karena sudah tidak bisa diganti, saya membeli tiket lagi.

Sesuai penjelasan pihak Garuda, tiket lama akan dipotong biaya admin 25% dan pengembaliannya yang 75% dikreditkan ke kartu kredit saya masuk statement bulan depan.

Sampai saat ini, sudah akan cetak statement yang ke 4. Saya masih belum menerima refund dr Garuda Indonesia. Email sudah dikirimkan berkali- kali tanpa tanggapan yang memuaskan dan tanpa hasil.

Malahan saya sempat direply dan perhitungan-perhitungan yang tidak saya mengerti dan penjelasan dibawah bahwa uang tidak bisa dikembalikan karena hasil minus.

Saya email kembali, dan di reply bahwa sudah dibayarkan per April, saya diminta untuk menunggu, namun sampai saat ini belum ada pengembalian dari Garuda. Bagaimana Garuda yang katanya Service airlines tapi pelayanannya seperti ini?


Jane Lasut
Legenda Wisata, Bogor
j_lasut@yahoo.com
081340850058

(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Senin, 26/01/2015 09:04 WIB
    Pertobatan Moral dan Etis Penegak Hukum
    Drama hukum menegangkan bumi nusantara telah digelar nyata, bukan fiksi tapi realita. Sikap maryarakat nyata terbelah, tidak seperti Cicak vs Buaya jilid 1 yang sangat terang menderang seluruh komponen bangsa mendukung dibalik KPK.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?