detikcom

Proses Tutup Kartu Standard Chartered Merepotkan

Setiaji Tjahyo Sadewo - suaraPembaca
Senin, 09/07/2012 13:26 WIB
Tangerang - Pada tanggal 25 Juni saya mendapatkan informasi bahwa pengajuan KPR saya tidak disetujui dikarenakan ada catatan kolek 5 di BI oleh Bank Standard Chartered.

Setelah dicek ternyata dikarenakan iuran tahunan, denda dan keterlambatan kartu titanium yang tidak pernah digunakan. Kami diminta untuk menghubungi bagian collection untuk menutup kartu, setelah menghubungi bagian collection kami diminta untuk mengirimkan email yang menerangkan bahwa kami meminta kartu kami ditutup yang langsung kami email pada hari itu juga.

Setelah satu minggu tidak ada informasi apapun, kami menghubungi kembali bagian collection pada tanggal 29 Juni diterima oleh Ibu Yuni. Informasi nya harus ada tanda tangan dan KTP, maka akan langsung diproses dan KTP sudah saya kirimkan.

Karena satu minggu kemudian tidak ada konfirmasi, pada tanggal 6 Juli 2012 kami menghubungi kembali bagian collection pada jam 10:53, diinformasikan bahwa penutupan kartu belum diproses dikarenakan surat harus ada tanda tangan diatas materai dan diinformasikan untuk datang ke kantor pusat untuk diselesaikan.

Mengapa penutupan kartu kami tersebut di persulit? Informasi yang diberikan juga tidak jelas. Setelah diabaikan selama 2 minggu, kami disuruh datang ke kantor pusat untuk diproses..


Setiaji Tjahyo Sadewo
Poris Paradise 3 Tangerang
tiopourtu@yahoo.com.sg
0811132003


(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
OpiniAnda Index »
  • Sabtu, 12/07/2014 02:06 WIB
    Wisma Samudera, Aset Sejarah yang Terbiarkan
    Saat ditawan Belanda di Mentok sekitar tahun 1948, Bung Karno menyempatkan waktu untuk mengunjungi Toboali yang saat itu berstatus sebagai kewedanaan.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
86%
Kontra
14%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?