detikcom

Proses Tutup Kartu Standard Chartered Merepotkan

Setiaji Tjahyo Sadewo - suaraPembaca
Senin, 09/07/2012 13:26 WIB
Tangerang - Pada tanggal 25 Juni saya mendapatkan informasi bahwa pengajuan KPR saya tidak disetujui dikarenakan ada catatan kolek 5 di BI oleh Bank Standard Chartered.

Setelah dicek ternyata dikarenakan iuran tahunan, denda dan keterlambatan kartu titanium yang tidak pernah digunakan. Kami diminta untuk menghubungi bagian collection untuk menutup kartu, setelah menghubungi bagian collection kami diminta untuk mengirimkan email yang menerangkan bahwa kami meminta kartu kami ditutup yang langsung kami email pada hari itu juga.

Setelah satu minggu tidak ada informasi apapun, kami menghubungi kembali bagian collection pada tanggal 29 Juni diterima oleh Ibu Yuni. Informasi nya harus ada tanda tangan dan KTP, maka akan langsung diproses dan KTP sudah saya kirimkan.

Karena satu minggu kemudian tidak ada konfirmasi, pada tanggal 6 Juli 2012 kami menghubungi kembali bagian collection pada jam 10:53, diinformasikan bahwa penutupan kartu belum diproses dikarenakan surat harus ada tanda tangan diatas materai dan diinformasikan untuk datang ke kantor pusat untuk diselesaikan.

Mengapa penutupan kartu kami tersebut di persulit? Informasi yang diberikan juga tidak jelas. Setelah diabaikan selama 2 minggu, kami disuruh datang ke kantor pusat untuk diproses..


Setiaji Tjahyo Sadewo
Poris Paradise 3 Tangerang
tiopourtu@yahoo.com.sg
0811132003


(wwn/wwn)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 31/03/2015 07:06 WIB
    Warisan yang Harus Diganti
    Kemacetan yang terjadi di beberapa kota besar seperti DKI Jakarta sudah merupakan suguhan yang biasa buat orang-orang yang tinggal atau bekerja di kota tersebut maupun di daerah sekitarnya (Bodetabek).
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%
Poling Index »

Setujukah Anda dengan pemblokiran situs-situs online yang dinilai BNPT radikal?