detikcom

Proses Tutup Kartu Standard Chartered Merepotkan

Setiaji Tjahyo Sadewo - suaraPembaca
Senin, 09/07/2012 13:26 WIB
Tangerang - Pada tanggal 25 Juni saya mendapatkan informasi bahwa pengajuan KPR saya tidak disetujui dikarenakan ada catatan kolek 5 di BI oleh Bank Standard Chartered.

Setelah dicek ternyata dikarenakan iuran tahunan, denda dan keterlambatan kartu titanium yang tidak pernah digunakan. Kami diminta untuk menghubungi bagian collection untuk menutup kartu, setelah menghubungi bagian collection kami diminta untuk mengirimkan email yang menerangkan bahwa kami meminta kartu kami ditutup yang langsung kami email pada hari itu juga.

Setelah satu minggu tidak ada informasi apapun, kami menghubungi kembali bagian collection pada tanggal 29 Juni diterima oleh Ibu Yuni. Informasi nya harus ada tanda tangan dan KTP, maka akan langsung diproses dan KTP sudah saya kirimkan.

Karena satu minggu kemudian tidak ada konfirmasi, pada tanggal 6 Juli 2012 kami menghubungi kembali bagian collection pada jam 10:53, diinformasikan bahwa penutupan kartu belum diproses dikarenakan surat harus ada tanda tangan diatas materai dan diinformasikan untuk datang ke kantor pusat untuk diselesaikan.

Mengapa penutupan kartu kami tersebut di persulit? Informasi yang diberikan juga tidak jelas. Setelah diabaikan selama 2 minggu, kami disuruh datang ke kantor pusat untuk diproses..


Setiaji Tjahyo Sadewo
Poris Paradise 3 Tangerang
tiopourtu@yahoo.com.sg
0811132003


(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Senin, 26/01/2015 09:04 WIB
    Pertobatan Moral dan Etis Penegak Hukum
    Drama hukum menegangkan bumi nusantara telah digelar nyata, bukan fiksi tapi realita. Sikap maryarakat nyata terbelah, tidak seperti Cicak vs Buaya jilid 1 yang sangat terang menderang seluruh komponen bangsa mendukung dibalik KPK.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?