detikcom

Tagihan PLN Semaunya Sendiri

Edy Suryanto - suaraPembaca
Jumat, 13/07/2012 10:30 WIB
Surabaya - Saya sebagai pelanggan PLN merasa dirugikan oleh petugas pencatat meter yang hanya meng kira-kira dalam melakukan pencatatan meter PLN.

Hal ini menyebabkan tagihan bulan Juni membengkak menjadi Rp 3,2 juta dan bulan Juli Rp 2 jutaan, padahal sebelumnya adalah Rp. 600 ribu-Rp 800 ribu.

Pada tanggal 19-20 Juni saya melaporkan hal ini ke 123 PLN, akan tetapi sampai saat ini tidak tanggapan dari 123 maupun PLN. Justru yang muncul surat pemutusan sementara.

Saya juga sudah datang ke kantor PLN Karang Pilang pada hari Rabu, 11 Juli, untuk mengajukan permohonan pembayaran dengan cara mengangsur Rp 2,5 juta sebulan, tapi permohonan saya ditolak dan harus membayar total tagihan yang tercetak dalam rekening sampai tanggal 20 Juli, karena laporan sudah masuk ke PLN pusat.

Dengan ini saya meminta kebijaksanaan PLN untuk memberikan keringanan dalam hal pembayaran. Terimakasih.


Edy Suryanto
Jl Lidah Wetan VIII Surabaya
edy@okpulsa.com
0817319666

(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Jumat, 22/08/2014 08:51 WIB
    Lapangan Monas: Alun-alun Republik Indonesia
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menata kembali manajemen kawasan Monumen Nasional, sehubungan dengan kesemerawutan pedagang kaki lima serta parkir liar di kawasan tersebut.
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?