detikcom

Tagihan PLN Semaunya Sendiri

Edy Suryanto - suaraPembaca
Jumat, 13/07/2012 10:30 WIB
Surabaya - Saya sebagai pelanggan PLN merasa dirugikan oleh petugas pencatat meter yang hanya meng kira-kira dalam melakukan pencatatan meter PLN.

Hal ini menyebabkan tagihan bulan Juni membengkak menjadi Rp 3,2 juta dan bulan Juli Rp 2 jutaan, padahal sebelumnya adalah Rp. 600 ribu-Rp 800 ribu.

Pada tanggal 19-20 Juni saya melaporkan hal ini ke 123 PLN, akan tetapi sampai saat ini tidak tanggapan dari 123 maupun PLN. Justru yang muncul surat pemutusan sementara.

Saya juga sudah datang ke kantor PLN Karang Pilang pada hari Rabu, 11 Juli, untuk mengajukan permohonan pembayaran dengan cara mengangsur Rp 2,5 juta sebulan, tapi permohonan saya ditolak dan harus membayar total tagihan yang tercetak dalam rekening sampai tanggal 20 Juli, karena laporan sudah masuk ke PLN pusat.

Dengan ini saya meminta kebijaksanaan PLN untuk memberikan keringanan dalam hal pembayaran. Terimakasih.


Edy Suryanto
Jl Lidah Wetan VIII Surabaya
edy@okpulsa.com
0817319666

(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Senin, 26/01/2015 09:04 WIB
    Pertobatan Moral dan Etis Penegak Hukum
    Drama hukum menegangkan bumi nusantara telah digelar nyata, bukan fiksi tapi realita. Sikap maryarakat nyata terbelah, tidak seperti Cicak vs Buaya jilid 1 yang sangat terang menderang seluruh komponen bangsa mendukung dibalik KPK.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
71%
Kontra
29%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?