detikcom

Berlangganan Paket Internet Matrix, Dikenakan Biaya GPRS

Indra Suryatama - suaraPembaca
Kamis, 19/07/2012 10:33 WIB
Jakarta - Sudah hampir 1 tahun saya menggunakan Matrix dari Indosat. Dari awal pembelian, saya menggunakan paket Broadband on request dengan quota 1 GB. Sehingga saya membayar Rp 100 ribu untuk paket internet setiap bulannya.

Namun pada tagihan bulan Juni, dimana penggunaan paket internet melebihi pemakaian sebelumnya, setelah di cek ternyata tidak ada paket internet yang aktif sehingga saya dikenakan biaya untuk melakukan GPRS.

Untuk mendaftar paket internet yang baru juga sangat susah, membutuhkan waktu 1 minggu lebih agar saya bisa mendaftar paket internet yang baru.

Untuk permasalahan billing, saya menunggu hingga sekarang tetapi belum ada kabar. Untuk tagihan bulan sebelumnya sudah saya bayarkan, tetapi bila masalah ini tidak selesai apakah saya harus membayar tagihan bulan ini?


Indra Suryatama
Jl KH Royani 2 Jakarta Selatan
indra_suryatama@hotmail.com
08559906034

(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Jumat, 22/08/2014 08:51 WIB
    Lapangan Monas: Alun-alun Republik Indonesia
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menata kembali manajemen kawasan Monumen Nasional, sehubungan dengan kesemerawutan pedagang kaki lima serta parkir liar di kawasan tersebut.
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
42%
Kontra
58%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?