detikcom

Mohon Penjelasan Developer Grand Depok City

Manghayu Tresnaningtiyas - suaraPembaca
Kamis, 19/07/2012 11:50 WIB
Jakarta - Saya penghuni rumah di Grand Depok City (GDC) Puri Insani 2, akad kredit Agustus 2009 dengan bank BRI cabang Cibubur. Sekitar akhir tahun 2011, kami menanyakan status sertifikat rumah sebagai hak kami dan bukti kepemilikan rumah.

Teryata sertifikat rumah kami dibagi dua, satu sertifikat masih atas nama developer lama (Intidaksa) dengan luas tanah sekitar 43 m2 dan sisanya masuk dalam sertifikat atas nama developer sekarang (SMR). Padahal pada saat akad kredit, baik lisan maupun tulisan tidak diberitahukan terlebih dahulu.

Untuk itu kami hanya bisa menunggu pihak GDC menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada bulan Februari 2012, tanda tangan Akta Jual Beli pertama dilakukan (hanya sebatas 43m2 ukuran tanah). Dan untuk jadwal tandatangan Akta Jual Beli kedua sekitar 2-6 bulan setelahnya, kemudian sertifikat akan digabungkan.

Menurut informasi, kami akan dikenakan biaya atas penggabungan sertifikat tersebut, yang tentu saja kami keberatan. Lalu kami menuliskan surat keberatan ke bagian project manager, karena pemecahan sertifikat tersebut bukan atas keinginan dan diluar sepengetahuan kami.

Sampai saat ini, kami sering menghubungi pihak admin GDC untuk menanyakan kembali jadwal penandatanganan tersebut, namun kami tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Kami mohon pihak GDC dan Bank BRI agar dapat berkoordinasi menyelesaikan permasalahan ini. Sampai kapan kami harus menunggu kejelasan permasalahan ini.


Manghayu Tresnaningtiyas
Grand Depok City, Depok
treesti@yahoo.com
0818800730

(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Jumat, 22/08/2014 08:51 WIB
    Lapangan Monas: Alun-alun Republik Indonesia
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menata kembali manajemen kawasan Monumen Nasional, sehubungan dengan kesemerawutan pedagang kaki lima serta parkir liar di kawasan tersebut.
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?