detikcom

Mohon Penjelasan Developer Grand Depok City

Manghayu Tresnaningtiyas - suaraPembaca
Kamis, 19/07/2012 11:50 WIB
Jakarta - Saya penghuni rumah di Grand Depok City (GDC) Puri Insani 2, akad kredit Agustus 2009 dengan bank BRI cabang Cibubur. Sekitar akhir tahun 2011, kami menanyakan status sertifikat rumah sebagai hak kami dan bukti kepemilikan rumah.

Teryata sertifikat rumah kami dibagi dua, satu sertifikat masih atas nama developer lama (Intidaksa) dengan luas tanah sekitar 43 m2 dan sisanya masuk dalam sertifikat atas nama developer sekarang (SMR). Padahal pada saat akad kredit, baik lisan maupun tulisan tidak diberitahukan terlebih dahulu.

Untuk itu kami hanya bisa menunggu pihak GDC menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada bulan Februari 2012, tanda tangan Akta Jual Beli pertama dilakukan (hanya sebatas 43m2 ukuran tanah). Dan untuk jadwal tandatangan Akta Jual Beli kedua sekitar 2-6 bulan setelahnya, kemudian sertifikat akan digabungkan.

Menurut informasi, kami akan dikenakan biaya atas penggabungan sertifikat tersebut, yang tentu saja kami keberatan. Lalu kami menuliskan surat keberatan ke bagian project manager, karena pemecahan sertifikat tersebut bukan atas keinginan dan diluar sepengetahuan kami.

Sampai saat ini, kami sering menghubungi pihak admin GDC untuk menanyakan kembali jadwal penandatanganan tersebut, namun kami tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Kami mohon pihak GDC dan Bank BRI agar dapat berkoordinasi menyelesaikan permasalahan ini. Sampai kapan kami harus menunggu kejelasan permasalahan ini.


Manghayu Tresnaningtiyas
Grand Depok City, Depok
treesti@yahoo.com
0818800730

(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Kamis, 17/04/2014 11:56 WIB
    Selamatkan Remaja dengan Islam
    Pada tanggal 26 April 2014, 20 ribu pelajar Sumatera Utara akan mengikuti Gebyar Generasi Berencana (GenRe). Acara ini dimotori oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Utara.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?