detikcom

Warga Menolak, IMB Klinik Bersalin Tetap Terbit

Fendy Suyanto - suaraPembaca
Jumat, 27/07/2012 13:22 WIB
Banjarmasin - Kami warga RT 15 jalan AES Nasution terutama Gang Ganefo & Gang Buntu, Kelurahan Seberang Mesjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah Banjarmasin, mempertanyakan mengapa Walikota/BP2TPM Banjarmasin menerbitkan IMB untuk Klinik Bersalin.

Padahal sejak semula kami menolak pembangunan ini, karena selain tidak pernah ada sosialisasi dari pemilik, rencana pembangunan klinik ini juga berada di kawasan pemukiman yang cukup padat penduduknya.

Kamipun mengkhawatirkan kemungkinan pencemaran limbah klinik ini baik melalui tanah, air maupun udara, serta kemungkinan dampak lingkungan jangka panjang lainnya, karena klinik yang dibangun berada di areal lahan yang cukup luas dan terdiri dari 4 lantai.

Kami sudah menyampaikan penolakan kepada lurah, camat, walikota, dinas tata kota dan dinas kesehatan kota Banjarmasin, namun tidak ada tanggapan.

Kami sebagai warga sekitar yang berdekatan, baik yang berbatasan langsung maupun berbatasan gang, tidak pernah mendapat sosialisasi, menandatangani persetujuan izin gangguan (HO), maupun persetujuan lainnya.

Namun mengapa IMB klinik bersalin "Mahkota Bunda" dapat diterbitkan? bahkan pemilik menyatakan semua proses sudah selesai dan proses pembangunan sudah mulai berlangsung dan alat berat mulai dimasukkan pada tanggal 25 Juli 2012.


Fendy Suyanto
Jl AES Nasution, Banjarmasin
fendy_suyanto@yahoo.com
087879367889

(wwn/wwn)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Senin, 26/01/2015 09:04 WIB
    Pertobatan Moral dan Etis Penegak Hukum
    Drama hukum menegangkan bumi nusantara telah digelar nyata, bukan fiksi tapi realita. Sikap maryarakat nyata terbelah, tidak seperti Cicak vs Buaya jilid 1 yang sangat terang menderang seluruh komponen bangsa mendukung dibalik KPK.
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?