detikcom

Mohon Penjelasan Dari Bank Mandiri

Hega Susilo Kuswiyono - suaraPembaca
Sabtu, 28/07/2012 14:30 WIB
Surabaya - (Bank Mandiri telah memberikan penjelasan atas keluhan ini)

Pada awal 2011, saya telah melunasi utang kredit Mitra Karya Mandiri sebesar Rp 45 juta dari total pinjaman Rp 50 juta. Sehingga saldo kredit saya tinggal Rp 5 juta lagi.

Beberapa bulan setelah pelunasan itu, tidak ada pendebetan melalui autodebet di rekening saya setiap bulan (angsuran pinjaman dibayarkan autodebet). Sampai hari ini pun tidak ada pendebetan rekening Mandiri saya, oleh sebab itu saya pikir saldo kredit sebesar Rp 5 juta itu sudah lunas.

Rabu, 25 Juli 2012 saya diberitahu bahwa utang kredit Mitra Karya saya masih Rp 35 juta. Saat ini seorang staff Mandiri berjanji untuk mencoba menelusuri transaksi pelunasan pada 2011 itu ke kantor pusat. Mohon tanggapan Bank Mandiri.


Hega Susilo Kuswiyono
Jl. Nginden II Surabaya
hega.susilo@gmail.com
08567720607


(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Senin, 26/01/2015 09:04 WIB
    Pertobatan Moral dan Etis Penegak Hukum
    Drama hukum menegangkan bumi nusantara telah digelar nyata, bukan fiksi tapi realita. Sikap maryarakat nyata terbelah, tidak seperti Cicak vs Buaya jilid 1 yang sangat terang menderang seluruh komponen bangsa mendukung dibalik KPK.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?