detikcom

Penjelasan Mandiri untuk Keluhan Bapak Haryanto

Sukoriyanto Saputro - suaraPembaca
Kamis, 02/08/2012 14:03 WIB
Jakarta - Menanggapi pengaduan dari Bapak Tri Haryanto di situs online Detik.com tanggal 26 Juli 2012 perihal "Tagihan Untuk Transaksi yang Gagal Didebet", dengan ini kami sampaikan terima kasih atas masukan yang Bapak Tri Haryanto berikan dan mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami.

Kami telah menghubungi Bapak Tri Haryanto untuk menyampaikan bahwa Bank Mandiri masih memerlukan waktu antara 45 sampai dengan 180 hari kalender untuk menginvestigasi dengan merchant dan memproses penyelesaian permasalahan tersebut.

Selanjutnya hasilnya akan disampaikan secara langsung kepada Bapak Tri Haryanto pada kesempatan pertama.

Penjelasan secara tertulis telah kami kirimkan ke alamat pengiriman lembar tagihan Mandiri Kartu Kredit atas nama Bapak Tri Haryanto.

Apabila terdapat pertanyaan ataupun saran yang ingin disampaikan, Bapak Tri Haryanto dapat menghubungi Customer Service yang akan membantu melalui Mandiri Call layanan 24 jam di nomor 14000 atau melalui website www.bankmandiri.co.id dengan memilih menu contact us atau langsung melalui email customer.care@bankmandiri.co.id.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasama Redaksi Detik.com.


Sukoriyanto Saputro
Corporate Secretary
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 16/09/2014 11:33 WIB
    'Mengobati' Pilkada Langsung Oleh Rakyat
    Penulis teringat seuntai kalimat ceramah Almarhum Dr.H. Zainuddin MZ, 'ibarat makan salak, bukan isinya yang kita makan tetapi kulitnya yang kita ambil lalu batunya kita telen, ya pasti rusak'.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?