detikcom

Permohonan Pembatalan Transaksi Mencurigakan

Arif Wahyu - suaraPembaca
Jumat, 10/08/2012 11:49 WIB
Depok - (CIMB Niaga telah menanggapi keluhan Bapak Arif Wahyu)

Hari ini saya mendapatkan tawaran diskon dari Cimb Niaga sebagai rewards karena transaksi kartu kredit yang lancar dan bonus poin sebesar 3000 yang tidak pernah dipakai.

Pada awalnya saya tidak curiga, sampai ada seorang petugas yang medatangi kantor saya meminta kartu saya untuk di verifikasi. Saya terkejut karena muncul angka Rp 3.950.000 yang harus saya bayar.

Petugas tersebut menyambungkan saya kepihak Mutiara Paradise dan menjelaskan bahwa transaksi hanya dapat dibatalkan dan akan dikembalikan jika tidak dipakai.

Saya semakin curiga karena dikartu diskon tidak ada tanda CIMB Niaga, dan tidak bisa dilakukan pembatalan sebagaimana dijanjikan sebelumnya.

Customer service CIMB Niaga yang saya hubungi menjelaskan bahwa transaksi tersebut adalah transaksi normal dan akan ditagihkan ke kartu kredit saya. Dan permintaan pembatalan yang saya ajukan juga tidak bisa disetujui.

Sampai surat pembaca ini saya tulis, tagihan tersebut belum tercatat di account saya yang saya lihat melalui cimbclicks. Struk transaksi juga masih belum saya tandatangani.

Saya mohon kepada CIMB Niaga untuk bisa membantu dalam pembatalan transaksi ini. Sebagai bahan pertimbangan, saya sudah mejadi nasabah CIMB niaga sejak tahun 2005 dan mengambil produk-produk CIMB Niaga lainnya.


Arif Wahyu
Jl. Sawangan Elok, Depok
nextarif@gmail.com
08562227441


(wwn/wwn)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Senin, 26/01/2015 09:04 WIB
    Pertobatan Moral dan Etis Penegak Hukum
    Drama hukum menegangkan bumi nusantara telah digelar nyata, bukan fiksi tapi realita. Sikap maryarakat nyata terbelah, tidak seperti Cicak vs Buaya jilid 1 yang sangat terang menderang seluruh komponen bangsa mendukung dibalik KPK.
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?