detikcom

Telepon dan Speedy Bapak Roelly telah Berfungsi

Sri Rezeki - suaraPembaca
Senin, 13/08/2012 15:04 WIB
Jakarta - Menanggapi surat pembaca Bapak Roelly Herdyanto yang dimuat Detik.com tanggal 7 Agustus 2012 dengan judul "3 Minggu Speedy Tidak Aktif", atas nama Manajemen TELKOM, kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan pelayanan TELKOM yang Bapak rasakan.

Dapat kami jelaskan bahwa pihak TELKOM telah menghubungi pihak Bapak Roelly Herdyanto untuk menjelaskan permasalahan yang dialaminya.

Selanjutnya pihak TELKOM telah menindaklanjuti keluhan tersebut dengan melakukan perbaikan gangguan dan saat ini telepon dan speedy pelanggan sudah berfungsi dapat digunakan dengan baik. Dengan demikian permasalahan Bapak Roelly Herdyanto telah diselesaikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kepercayaan Bapak kepada TELKOM kami ucapkan terima kasih.


Sri Rezeki
Manager Communication Jabodetabek

(wwn/wwn)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Senin, 02/03/2015 10:35 WIB
    Chapel Hill Shooting: Dari Rasisme ke Terorisme
    Kasus penembakan terhadap tiga muslim Amerika di Chapel Hill yang menempati urutan ke 7 trending topic dunia, telah menyisakan asa bagi kaum muslim di seluruh dunia. Peristiwa ini menyusul kejadian penembakan serupa di Paris terhadap wartawan majalah satire Chalrie Hebdo sebagai respon atas penerbitan kartun Nabi Muhammad.
ProKontra Index »

Dukung Ahok Lawan Begal APBD DKI!

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI perihal 'dana siluman' dalam APBD 2015 menjadi perhatian publik. Berbagai gerakan warga dilancarkan untuk mendukung Ahok melawan begal APBD. Di sudut-sudut jalan terdapat berbagai spanduk mendukung Ahok. Salah satunya spanduk "#Kami Adalah Ahok, Lawan Begal APBD". Bila Anda setuju gerakan warga mendukung Ahok, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%
Poling Index »

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) melaporkan 'dana siluman' yang muncul dalam APBD DKI sejak tahun 2012 ke KPK. Setujukah Anda dengan tindakan Ahok ini?