detikcom

KTA StandChart tidak Sesuai Harapan

Rudhy Rachman - suaraPembaca
Rabu, 15/08/2012 14:41 WIB
Jakarta - Hari Kamis tanggal 3 Agustus 2012, saya mengajukan Pinjaman KTA ke Standard Chartered, dan pada hari Selasanya (7/08/12) jam 20:24 wib saya mendapat SMS dari StandChart yang menyebutkan bahwa Aplikasi KTA saya telah diterima dengan lengkap.

Untuk memastikannya, pada keesokan harinya saya menghubungi Standchart apakah KTA saya sudah di setujui atau ditolak, dan berapa jumlah yang akan saya terima.

Customer service hanya mengatakan bahwa aplikasi sedang dalam proses tanpa menyebutkan kepastian kapan dan berapa yang akan cair.

Dan benar saja, StandChart mencairkan pinjaman tanpa pemberitahuan dengan jumlah yang tidak sesuai dengan pengajuan awal

Bahkan sampai saat ini saya belum mengetahui, berapa angsuran pembayaran tiap bulannya dan kemana saya harus membayar cicilan tersebut.


Rudhy Rachman
Jl. Haji Ung, Jakarta Pusat
Adel.bpiero@gmail.com
085782668458

(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Senin, 26/01/2015 09:04 WIB
    Pertobatan Moral dan Etis Penegak Hukum
    Drama hukum menegangkan bumi nusantara telah digelar nyata, bukan fiksi tapi realita. Sikap maryarakat nyata terbelah, tidak seperti Cicak vs Buaya jilid 1 yang sangat terang menderang seluruh komponen bangsa mendukung dibalik KPK.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?