detikcom

Kampung Sumber Alam Garut tidak Professional

Afrizal Rasyidin - suaraPembaca
Jumat, 17/08/2012 10:02 WIB
Jakarta - Pada tanggal 25 Mei 2012 pagi, saya menghubungi Kampung Sumber Alam yang berlokasi di Garut untuk booking 2 kamar dengan fitur connecting door.

Setelah mengecek ketersediaan kamar plus connecting door, saya memilih 2 kamar Suite Room yang bersebelahan, didepannya ada kolam renang Tasikmadu dan dibelakangnya ada taman bermain Sangkuriang.

Untuk uang muka sudah saya transfer sebesar Rp 1,5 juta ke rekening BCA atas nama Kampung Sumber Alam sebesar 1,500,000. Bukti transfer saya kirim via fax dan juga email.

Setelah hampir 3 bulan, Kampung Sumber Alam menghubungi saya kembali utk menginformasikan harga kamar yang baru, paket Lebaran dan sekaligus menyatakan permohonan maaf karena akibat penggantian sistem maka pesanan saya konflik dengan orang lain.

Saya meminta Kampung Sumber Alam untuk mengembalikan hak saya sebagai konsumen yang sudah melakukan booking dan menyerahkan uang muka secara resmi.


Afrizal Rasyidin
Jl. Cengkir I Pondok Kelapa, DKI Jakarta
Qirrix@yahoo.com
081519030550

(wwn/wwn)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 31/03/2015 07:06 WIB
    Warisan yang Harus Diganti
    Kemacetan yang terjadi di beberapa kota besar seperti DKI Jakarta sudah merupakan suguhan yang biasa buat orang-orang yang tinggal atau bekerja di kota tersebut maupun di daerah sekitarnya (Bodetabek).
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%
Poling Index »

Setujukah Anda dengan pemblokiran situs-situs online yang dinilai BNPT radikal?