detikcom

Metland Tambun Membatalkan Pembelian Hanya Lewat SMS

Mervyn - suaraPembaca
Kamis, 23/08/2012 10:31 WIB
Bekasi - Saya berencana melakukan pembelian rumah di Perumahan Metland Tambun dan sudah membayar booking fee sebesar Rp 5 juta kepada seorang sales Metland.

Dikarenakan saya belum membayar angsuran uang muka pertama, menjelang angsuran yang ke 2 saya menerima sms dari sales yang menyatakan bahwa developer telah membatalkan pesanan saya.

Sedangkan di dalam keterangan Tanda Terima Sementara yang saya dapatkan beserta dari info sales yang lain bahwa proses tersebut tidak benar.

Yang ingin saya pertanyakan dari penjelasan sales tersebut, kenapa jika kredit KPR tersebut ditolak, uang booking fee akan dipotong 50 % untuk biaya administrasi?

Dan mengapa pembatalan dari pihak developer hanya disampaikan melalui sms sales, bukan oleh pihak administrasi developer via telepon.

Untuk itu saya mohon penjelasannya, karena saya benar-benar berniat untuk membeli rumah tersebut.

Belum mulainya saya membayar angsuran uang muka pertama karena saat itu saya masih bingung menentukan nama untuk kredit tersebut. Terima kasih


Mervyn
Jl.Raya Narogong, Bekasi
calvinlorens@gmail.com
087888556977

(wwn/wwn)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 26/05/2015 10:37 WIB
    Pengungsi Rohingya Usik Naluri Kemanusiaan Kita
    Pagi hari Selasa, 19 Mei 2015, saya terkesima menyimak sekilas berita salah satu radio nasional tentang nasib ratusan pengungsi Rohingya yang "terdampar" di pantai Timur Pulau Sumatera.
ProKontra Index »

'Bersihkan' Gelar Palsu, Periksa Semua Ijazah Anggota DPR!

Anggota DPR Fraksi Hanura Frans Agung Mula Putra dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan gelar doktor palsu. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bersikap tegas meminta ijazah semua anggota DPR diperiksa. Bila Anda setuju dengan usulan Fahri Hamzah, pilih Pro!
Pro
96%
Kontra
4%
Poling Index »

Puaskah Anda terhadap kinerja DPR sekarang?