detikcom

Boston Parking: Kalau Tidak Suka, Jangan Parkir Disini!

Bima Marzuki - suaraPembaca
Senin, 08/10/2012 12:08 WIB
Jakarta - Pada hari Jumat, 5 Oktober 2012 pukul 01.00 dinihari, saat saya keluar dari area parkir, seorang petugas Boston parking mengatakan bahwa voucher parkir yang sebelumnya sudah saya tebus seharga Rp 10 ribu hanya berlaku sampai pukul 24.00.

Karena kebihan satu jam saya berniat membayar sesuai biaya parkir perjam, yaitu Rp. 2000. Tapi ditolak, karena peraturan Boston parking mengharuskan saya membeli voucher untuk tanggal 5/10/2012 seharga Rp. 10.000.

Untuk itu saya diminta membayar dimuka dan meminta vouchernya pada siang hari di kantor Boston Parking Balai Kartini dan tetap saja saya diminta untuk membayar biaya parkir senilai Rp 5 ribu.

Siang harinya, saya datang ke kantor Boston Parking untuk meminta voucher. Karena voucher sudah dibawa oleh salah seorang staff maka voucher tidak bisa diberikan saat itu. Setelah saya memaksa, akhirnya kami sepakat voucher diganti dengan tanda terima.

Ketika saya menyampaikan keluhan untuk disampaika kepada majemen Boston Parking tentang kebijakan voucher disambung voucher telah merugikan konsumen. Staff Boston Parking malah mengatakan bahwa kalau tidak suka sebaiknya saya tidak perlu parkir di Boston Parking.

Andai saya punya pilihan parkir, saya akan pindah. Masalahnya parkir di kantor saya, Gedung Citra Graha, dan di Balai Kartini dikelola oleh Boston Parking.


Bima Marzuki
Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan
marzuki.bima@gmail.com
081806609919

(wwn/wwn)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%
Poling Index »

Siapakah yang Anda anggap benar dalam kasus APBD DKI 2015?