detikcom

Boston Parking: Kalau Tidak Suka, Jangan Parkir Disini!

Bima Marzuki - suaraPembaca
Senin, 08/10/2012 12:08 WIB
Jakarta - Pada hari Jumat, 5 Oktober 2012 pukul 01.00 dinihari, saat saya keluar dari area parkir, seorang petugas Boston parking mengatakan bahwa voucher parkir yang sebelumnya sudah saya tebus seharga Rp 10 ribu hanya berlaku sampai pukul 24.00.

Karena kebihan satu jam saya berniat membayar sesuai biaya parkir perjam, yaitu Rp. 2000. Tapi ditolak, karena peraturan Boston parking mengharuskan saya membeli voucher untuk tanggal 5/10/2012 seharga Rp. 10.000.

Untuk itu saya diminta membayar dimuka dan meminta vouchernya pada siang hari di kantor Boston Parking Balai Kartini dan tetap saja saya diminta untuk membayar biaya parkir senilai Rp 5 ribu.

Siang harinya, saya datang ke kantor Boston Parking untuk meminta voucher. Karena voucher sudah dibawa oleh salah seorang staff maka voucher tidak bisa diberikan saat itu. Setelah saya memaksa, akhirnya kami sepakat voucher diganti dengan tanda terima.

Ketika saya menyampaikan keluhan untuk disampaika kepada majemen Boston Parking tentang kebijakan voucher disambung voucher telah merugikan konsumen. Staff Boston Parking malah mengatakan bahwa kalau tidak suka sebaiknya saya tidak perlu parkir di Boston Parking.

Andai saya punya pilihan parkir, saya akan pindah. Masalahnya parkir di kantor saya, Gedung Citra Graha, dan di Balai Kartini dikelola oleh Boston Parking.


Bima Marzuki
Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan
marzuki.bima@gmail.com
081806609919

(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?