detikcom

Boston Parking: Kalau Tidak Suka, Jangan Parkir Disini!

Bima Marzuki - suaraPembaca
Senin, 08/10/2012 12:08 WIB
Jakarta - Pada hari Jumat, 5 Oktober 2012 pukul 01.00 dinihari, saat saya keluar dari area parkir, seorang petugas Boston parking mengatakan bahwa voucher parkir yang sebelumnya sudah saya tebus seharga Rp 10 ribu hanya berlaku sampai pukul 24.00.

Karena kebihan satu jam saya berniat membayar sesuai biaya parkir perjam, yaitu Rp. 2000. Tapi ditolak, karena peraturan Boston parking mengharuskan saya membeli voucher untuk tanggal 5/10/2012 seharga Rp. 10.000.

Untuk itu saya diminta membayar dimuka dan meminta vouchernya pada siang hari di kantor Boston Parking Balai Kartini dan tetap saja saya diminta untuk membayar biaya parkir senilai Rp 5 ribu.

Siang harinya, saya datang ke kantor Boston Parking untuk meminta voucher. Karena voucher sudah dibawa oleh salah seorang staff maka voucher tidak bisa diberikan saat itu. Setelah saya memaksa, akhirnya kami sepakat voucher diganti dengan tanda terima.

Ketika saya menyampaikan keluhan untuk disampaika kepada majemen Boston Parking tentang kebijakan voucher disambung voucher telah merugikan konsumen. Staff Boston Parking malah mengatakan bahwa kalau tidak suka sebaiknya saya tidak perlu parkir di Boston Parking.

Andai saya punya pilihan parkir, saya akan pindah. Masalahnya parkir di kantor saya, Gedung Citra Graha, dan di Balai Kartini dikelola oleh Boston Parking.


Bima Marzuki
Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan
marzuki.bima@gmail.com
081806609919

(wwn/wwn)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 26/05/2015 10:37 WIB
    Pengungsi Rohingya Usik Naluri Kemanusiaan Kita
    Pagi hari Selasa, 19 Mei 2015, saya terkesima menyimak sekilas berita salah satu radio nasional tentang nasib ratusan pengungsi Rohingya yang "terdampar" di pantai Timur Pulau Sumatera.
ProKontra Index »

'Bersihkan' Gelar Palsu, Periksa Semua Ijazah Anggota DPR!

Anggota DPR Fraksi Hanura Frans Agung Mula Putra dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan gelar doktor palsu. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bersikap tegas meminta ijazah semua anggota DPR diperiksa. Bila Anda setuju dengan usulan Fahri Hamzah, pilih Pro!
Pro
96%
Kontra
4%
Poling Index »

Puaskah Anda terhadap kinerja DPR sekarang?