detikcom

Boston Parking: Kalau Tidak Suka, Jangan Parkir Disini!

Bima Marzuki - suaraPembaca
Senin, 08/10/2012 12:08 WIB
Jakarta - Pada hari Jumat, 5 Oktober 2012 pukul 01.00 dinihari, saat saya keluar dari area parkir, seorang petugas Boston parking mengatakan bahwa voucher parkir yang sebelumnya sudah saya tebus seharga Rp 10 ribu hanya berlaku sampai pukul 24.00.

Karena kebihan satu jam saya berniat membayar sesuai biaya parkir perjam, yaitu Rp. 2000. Tapi ditolak, karena peraturan Boston parking mengharuskan saya membeli voucher untuk tanggal 5/10/2012 seharga Rp. 10.000.

Untuk itu saya diminta membayar dimuka dan meminta vouchernya pada siang hari di kantor Boston Parking Balai Kartini dan tetap saja saya diminta untuk membayar biaya parkir senilai Rp 5 ribu.

Siang harinya, saya datang ke kantor Boston Parking untuk meminta voucher. Karena voucher sudah dibawa oleh salah seorang staff maka voucher tidak bisa diberikan saat itu. Setelah saya memaksa, akhirnya kami sepakat voucher diganti dengan tanda terima.

Ketika saya menyampaikan keluhan untuk disampaika kepada majemen Boston Parking tentang kebijakan voucher disambung voucher telah merugikan konsumen. Staff Boston Parking malah mengatakan bahwa kalau tidak suka sebaiknya saya tidak perlu parkir di Boston Parking.

Andai saya punya pilihan parkir, saya akan pindah. Masalahnya parkir di kantor saya, Gedung Citra Graha, dan di Balai Kartini dikelola oleh Boston Parking.


Bima Marzuki
Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan
marzuki.bima@gmail.com
081806609919

(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Jumat, 22/08/2014 08:51 WIB
    Lapangan Monas: Alun-alun Republik Indonesia
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menata kembali manajemen kawasan Monumen Nasional, sehubungan dengan kesemerawutan pedagang kaki lima serta parkir liar di kawasan tersebut.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?